TERKINI
Sosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan SawitDari Kampar ke Senayan, Abdul Hamid Serap Aspirasi Masyarakat dan Mahasiswa, Siap Suarakan di PusatLBH Lembayung Adil Negeri Dampingi Ari, Siapkan Langkah Hukum atas Persoalan Lahan di Desa SekodiPemkab Rohil Matangkan Persiapan Kedatangan 3 Menteri, Launching SPBUN dan Ekspor Perdana ke MalaysiBerikut Nama dan Posisi 29 Pejabat Pemkab Kampar yang Baru Dilantik Sekda KamparPerkuat Kepemimpinan Daerah, Misharti Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA di KalimantanBapenda Kampar Bebaskan 3.226 BPHTB untuk MBR, Kampar Salurkan Stimulus Lebih dari Rp13 MiliarMisharti: Benteng Pertama Perang Melawan Narkoba Ada di Keluarga, Lindungi Anak Sejak DiniPlt Kepala Disdikpora Kampar, Helmi Hadiri Peluncuran Buku Karya Wabup Kampar, MishartiRayakan Usia ke-56 dengan Karya, Wabup Kampar, Misharti Luncurkan Buku Berjudul Tenun Akar

Kasus Sariman Siregar Bergulir, Legalitas Penahanan Digugat di Praperadilan

Kasus Sariman Siregar Bergulir, Legalitas Penahanan Digugat di Praperadilan

Pasir Pangaraian – Sidang praperadilan terkait penahanan Sariman Siregar kembali bergulir di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Selasa (5/5/2026).

‎Persidangan kali ini diwarnai dengan penolakan tegas dari pihak pemohon terhadap jawaban yang disampaikan termohon, yakni Polres Rokan Hulu. 

Perkara dengan nomor 2/Pid.Pra/2026/PNprp tersebut dipimpin Hakim Ketua Citra Amanda.
‎
‎Sidang sempat tertunda pada agenda sebelumnya akibat ketidakhadiran pihak termohon, sebelum akhirnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan permohonan dan jawaban.
‎
‎Tim kuasa hukum pemohon yang dipimpin Andri Fauzi Hasibuan S, H.M,H. melalui Yasier Arafat Chaniago S,H. M,H. memaparkan pokok permohonan yang pada intinya menggugat keabsahan proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kliennya.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, pihak termohon yang diwakili Kasi Hukum Polres Rokan Hulu Hasudungan Panjaitan menyampaikan bantahan atas dalil-dalil pemohon.
‎
‎Sidang kemudian diskors dan dilanjutkan pada sore hari dengan agenda replik dan duplik. Dalam replik yang dibacakan kuasa hukum pemohon, Delvi Ilhamsyah, pihaknya tetap pada pendirian semula serta menolak seluruh jawaban termohon.
‎
‎Pemohon secara khusus meminta majelis hakim menyatakan tidak sah sejumlah dokumen hukum yang menjadi dasar tindakan kepolisian, meliputi surat panggilan pertama dan kedua, penetapan tersangka, surat penangkapan, hingga surat penahanan terhadap Sariman Siregar.
‎
‎Selain itu, pemohon juga memohon agar majelis hakim memerintahkan pembebasan Sariman Siregar segera setelah putusan dibacakan.
‎
‎Sidang praperadilan ini akan kembali dilanjutkan pada Rabu (6/5/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi dari masing-masing pihak, yang dinilai akan menjadi penentu dalam menguji sah atau tidaknya prosedur penahanan yang dilakukan.[hnf]