TERKINI
17 Pejabat Eselon lll dan IV Dilantik Wabup Kampar MishartiKPU Kampar Melakukan Memutakhirkan Daftar Pemilih BerkelanjutanProgres Fisik RLH 79 Unit Dinas Perkim Kampar Melampaui Target, Pencapaian Naik Signifikan 69 PersenHarga BBM Eceran Tembus Rp15 Ribu, GMNI Bengkalis Soroti Lemahnya Pengawasan Disperindag BengkalisKejar Target 100 Persen di Akhir Tahun, Dinas PUPR Kampar Fokus Percepatan dan Penyesuaian AnggaranDirektur Jenderal Pemasyarakatan RI Berikan Arahan, Jadi Penguat Kinerja Kanwil Ditjendpas RiauTim PBM LPPM Universitas Riau Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kelompok Tani Guyup RukunDinilai Gagal, GMNI Bengkalis Minta Bupati Evaluasi TAPD dan Ketua TAPD MundurNetty Mindrayani Siap Jalankan Amanah sebagai Plt. Ketua JMSI KamparPerkuat Sinergi, Kalapas Kelas IIA Pekanbaru Jalin Koordinasi dengan BNN dan Pengadilan NegeriMenteri Imigrasi dan Imipas RI Berikan Arahan Virtual ke Kanwil Ditjenpas RiauJelang Hari Keselamatan Berlalu Lintas 2026, Polantas Karib Rangkul Ojol: Edukasi Keselamatan

Progres Fisik RLH 79 Unit Dinas Perkim Kampar Melampaui Target, Pencapaian Naik Signifikan 69 Persen

Progres Fisik RLH 79 Unit Dinas Perkim Kampar Melampaui Target, Pencapaian Naik Signifikan 69 Persen
Foto Kadis Perkim Kampar, Rusdi Hanif, ST MT

KAMPAR – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Kabupaten Kampar mencatat capaian dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni pada tahun anggaran ini. Dari total target 79 unit rumah, realisasi fisik di lapangan kini telah mencapai 69 persen. Angka ini berhasil melampaui target minimal 60 persen yang ditetapkan pada pencairan anggaran tahap pertama.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kampar, Yulita Buana, ST, MM menyampaikan bahwa program yang telah berjalan memasuki bulan keempat ini menggunakan mekanisme Swakelola Tipe 4. Seluruh proses pelaksanaan di lapangan diserahkan langsung kepada pihak desa melalui Kelompok Pendamping Masyarakat (KPM) yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Desa.

Ia mengemukakan, anggaran pembangunan pun disalurkan langsung ke rekening kelompok tersebut untuk menjaga transparansi dan efisiensi.

Keberhasilan Dinas Perkim mencapai angka 69 persen ini menjadi catatan sukses tersendiri dalam evaluasi bersama Bupati. Capaian ini dinilai stabil dan berjalan sesuai linimasa perencanaan.

Meskipun sempat menghadapi kenaikan harga BBM, harga material sejauh ini dapat diatasi dengan baik. Pihak dinas bersama KPM menerapkan strategi penyesuaian volume item pekerjaan secara fleksibel berdasarkan kondisi pasar setempat, tanpa mengurangi kualitas utama bangunan.

Dengan terlampauinya target fisik tahap pertama ini, pihaknya memproses verifikasi administratif untuk pencairan anggaran tahap kedua demi merampungkan sisa pembangunan.

"Kita berharap seluruh masyarakat penerima manfaat dapat menjaga, merawat, dan memanfaatkan bantuan rumah layak huni ini dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kualitas hidup keluarga," kata Kabid Perumahan, Yulita Buana saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/26).

Disisi lain, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Kampar, Rusdi Hanif menyampaikan bahwa pembangunan 79 unit Rumah Layak Huni (RLH) di tahun 2026 naik secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, selain Pembangunan 79 unit Rumah Layak Huni dengan program 3 Juta rumah Presiden Prabowo Subianto, Kampar juga menganggarkan dari APBD untuk program rehabilitasi rumah sebanyak 234 unit yang tersebar di 21 Kecamatan se-Kabupaten Kampar.

"Tahun 2026 ini, alokasi anggaran di Perkim sangat signifikan oleh Bupati Pak Ahmad Yuzar dan Ibu Wakil Bupati Ibu Hj. Misharti untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah, rumah yang tidak layak, selanjutnya ada program bedah atau renovasi rumah dari APBD menganggarkan 234 unit, untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto dan selaras dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kampar," beber Kepala Dinas Perkim Kampar, Rusdi Hanif, ST, MT.

Sebagai Dinas teknis, Rusdi Hanif juga mengungkapkan bahwa dinasnya menjalankan program Rumah Layak Huni yang bersumber dari Bankeu dari provinsi sebanyak 17 unit dan juga bantuan dari kementrian berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tak hanya itu, Disperkim juga membentuk tim dan tenaga fasilitator untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan agar proses pembangunan rumah layak huni dan bedah rumah ini bisa terlaksana sesuai dengan gambar, RAB dan petunjuk teknis yang ada.