TERKINI
Sosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan SawitDari Kampar ke Senayan, Abdul Hamid Serap Aspirasi Masyarakat dan Mahasiswa, Siap Suarakan di PusatLBH Lembayung Adil Negeri Dampingi Ari, Siapkan Langkah Hukum atas Persoalan Lahan di Desa SekodiPemkab Rohil Matangkan Persiapan Kedatangan 3 Menteri, Launching SPBUN dan Ekspor Perdana ke MalaysiBerikut Nama dan Posisi 29 Pejabat Pemkab Kampar yang Baru Dilantik Sekda KamparPerkuat Kepemimpinan Daerah, Misharti Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA di KalimantanBapenda Kampar Bebaskan 3.226 BPHTB untuk MBR, Kampar Salurkan Stimulus Lebih dari Rp13 MiliarMisharti: Benteng Pertama Perang Melawan Narkoba Ada di Keluarga, Lindungi Anak Sejak DiniPlt Kepala Disdikpora Kampar, Helmi Hadiri Peluncuran Buku Karya Wabup Kampar, MishartiRayakan Usia ke-56 dengan Karya, Wabup Kampar, Misharti Luncurkan Buku Berjudul Tenun Akar

Menteri Imigrasi dan Imipas RI Berikan Arahan Virtual ke Kanwil Ditjenpas Riau

Menteri Imigrasi dan Imipas RI Berikan Arahan Virtual ke Kanwil Ditjenpas Riau
Foto: Kakanwil Ditjendpas Provinsi Riau Saat Ikuti Gelar Pemaparan Hasil Akhir Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Serta PJU Kanwil Ditjendpas Riau 

Pekanbaru – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau mengikuti secara virtual kegiatan Pemaparan Hasil Akhir Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Pemasyarakatan, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal, Pada Hari rabu tgl (2/9/2026). 

Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom tersebut diikuti oleh jajaran Kanwil Ditjenpas Riau bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) Riau di ruang rapat Kakanwil. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yang memberikan arahan terkait pentingnya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemasyarakatan dan imigrasi. Pemaparan hasil evaluasi menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar, serta memperkuat prinsip profesionalitas, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan.

Dalam pemaparan, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara, menyampaikan hasil evaluasi terhadap tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan, termasuk pemetaan layanan, standar prosedur operasional (SOP), distribusi kewenangan, serta sejumlah layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Dari 52 layanan pemasyarakatan, sebanyak 47 layanan telah memiliki dokumen SOP, sementara 5 layanan masih memerlukan penyusunan standar prosedur.

Evaluasi juga menyoroti tiga layanan prioritas, yaitu Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB); Penelitian Kemasyarakatan (Litmas); serta Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Perbaikan diarahkan untuk memastikan pelayanan berlangsung lebih tepat, transparan, konsisten, tepat waktu, dan akuntabel dengan pengendalian berbasis risiko.

Dalam rencana tindak lanjut 30 hari, sejumlah quick win disiapkan, antara lain penguatan standar waktu atau SLA layanan hak integrasi, pendelegasian kewenangan berbasis risiko, standar sidang TPP berbasis bukti, percepatan dan pengendalian Litmas, serta penguatan SDP melalui mobile apps, dashboard monitoring, layanan informasi mandiri, dan pengendalian integritas serta keterlacakan data.

Keikutsertaan Kanwil Ditjenpas Riau dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman dan kesiapan jajaran dalam menindaklanjuti hasil evaluasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Melalui evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, Kanwil Ditjenpas Riau berkomitmen mendukung terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel, serta memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Editor: Jasrilchaniago

Sumber: (Dok: Humas Ditjendpas Riau)