BENGKALIS — Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Bengkalis kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya masyarakat dihadapkan pada persoalan antrean panjang, kini harga BBM di tingkat pengecer disebut mencapai Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkalis, Zulfhan Azmal. Ia menilai persoalan BBM tidak boleh terus dibiarkan menjadi beban masyarakat tanpa adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Zulfhan mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, jika persoalan antrean dan harga BBM masih terus muncul, pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perdagangan dan distribusi.
"Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika persoalan sudah viral. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar pemantauan dan pernyataan normatif."
Ia menegaskan, kenaikan harga BBM di tingkat pengecer harus menjadi alarm bagi PEMKAB Bengkalis. Apalagi BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, baik untuk transportasi, aktivitas ekonomi, nelayan, pelaku usaha maupun kebutuhan sehari-hari.
"Kalau harga BBM di pengecer bisa mencapai Rp13 ribu sampai Rp15 ribu per liter, pertanyaannya sederhana: pengawasan pemerintah ada di mana? Masyarakat jangan terus-menerus dipaksa menerima kondisi seperti ini," tegas Zulfhan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan bagaimana mekanisme distribusi BBM berjalan, bagaimana harga terbentuk di tingkat pengecer, serta apakah terdapat praktik penjualan yang melanggar ketentuan.
GMNI Bengkalis juga mendesak Disperindag tidak sekadar melakukan pendataan, tetapi membuat langkah pengawasan yang terukur dan aturan yang tegas sesuai kewenangan pemerintah daerah.
"Kalau memang ada pengecer yang menjual dengan harga tidak wajar atau melakukan praktik yang melanggar aturan, jangan hanya ditegur. Pemerintah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau tidak ada ketegasan, masyarakat akan terus menjadi korban," ujarnya.
Antrean Belum Selesai, Masalah Baru Muncul
Zulfhan juga mengingatkan bahwa persoalan BBM di Bengkalis bukan hanya soal harga eceran. Sebelumnya, masyarakat juga harus menghadapi antrean panjang di sejumlah titik pengisian BBM.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum sepenuhnya terurai, sementara masyarakat kini kembali menghadapi persoalan baru berupa tingginya harga BBM di tingkat pengecer.
"Antrean panjang belum benar-benar teratasi, sekarang muncul lagi persoalan harga BBM eceran yang tinggi. Ini menunjukkan pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan bekerja secara parsial ketika persoalan sudah mencuat," katanya.
Zulfhan meminta Bupati Bengkalis dan jajaran Pemkab Bengkalis mengevaluasi kinerja Disperindag serta memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari akar persoalan distribusi BBM di daerah.
"Pemkab Bengkalis jangan hanya menerima laporan di atas meja. Turun ke lapangan, cek kondisi sebenarnya. Dengarkan keluhan masyarakat dan pastikan kebijakan yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya," tegasnya.
GMNI: Jangan Biarkan Masyarakat Menanggung Beban
DPC GMNI Bengkalis menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan energi dengan harga yang wajar dan distribusi yang tertib sesuai aturan.
Zulfhan menegaskan pihaknya akan terus melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"GMNI Bengkalis tidak akan diam. Kami akan terus mengawal persoalan ini. Pemerintah harus terbuka soal bagaimana pengawasan distribusi BBM dilakukan, apa kendalanya, dan apa langkah konkret yang akan diambil," ujarnya.
Ia meminta Pemkab Bengkalis segera mengambil langkah nyata, mulai dari evaluasi pengawasan, pengecekan harga di lapangan, pengawasan terhadap pengecer, hingga koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
"Jangan tunggu masyarakat semakin resah baru pemerintah bergerak. Pemerintah daerah harus hadir sebelum persoalan menjadi krisis. Kalau fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal, maka wajar jika publik mempertanyakan kinerja instansi terkait," pungkas Zulfhan.
DPC GMNI Bengkalis menegaskan akan terus mengawal persoalan harga dan distribusi BBM serta meminta Pemkab Bengkalis memberikan langkah konkret dan terbuka kepada masyarakat terkait penyelesaian persoalan tersebut.
