KAMPAR – Bupati Kampar Ahmad Yuzar S.Sos MT yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Suhermi ST mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, sekaligus mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta meningkatkan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bupati Suhermi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar terus berkomitmen dalam menjaga kestabilan inflasi daerah melalui berbagai langkah strategis, seperti pemantauan harga bahan pokok, operasi pasar, serta koordinasi lintas sektor.
“Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, karena sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Terkait Sensus Ekonomi 2026, ia juga menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, guna menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi ke depan.
“Sensus Ekonomi ini sangat penting untuk memetakan potensi dan kondisi ekonomi di daerah, sehingga kebijakan yang diambil nantinya lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, disampaikan bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk segera mengurus sertifikasi halal produknya.
Staf Ahli Bupati juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Kampar untuk mendukung program tersebut sebagai upaya meningkatkan daya saing produk lokal.
“Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM kita akan memiliki nilai tambah dan mampu bersaing, baik di pasar nasional maupun internasional,” tutupnya.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia serta instansi terkait lainnya secara virtual.(Adv)
