TERKINI
Syawal Nahkodai PWI Kampar 2026-2029, Wabup Misharti Tegaskan Pers Mitra Strategis PembangunanKonferensi VIII PWI Kampar, Wabup Misharti Ajak Wartawan Jaga Marwah Pers dan Perkuat PersatuanAde Syaputra Ajak Warga Kampar Manfaatkan Pemutihan Pajak, Samsat Bangkinang Bagikan MaskerGerak Cepat, Wabup Kampar, Misharti Tinjau Turap Longsor di Penyesawan, Penanganan Segera DikajiKualitas Udara Masih Tidak Sehat, Pemko Pekanbaru Berlakukan PJJ 14-15 Oktober 2026Samsat Bangkinang Imbau Warga Kampar Manfaatkan Insentif Pajak, Tunggakan Dihapus hingga 40 PersenWabup Kampar, Misharti Tegaskan Kesiapan Lahan Program Sekolah Rakyat, Administrasi Pemkab RampungWabup Kampar, Misharti Perkuat Sinergi BGN dan Satgas MBG, 13 Dapur SPPG di Kampar Siap BeroperasiSosialisasi Pemda dan BGN Kawal MBG, Mitra Yayasan Indra Noval Sampaikan Apresiasi Pada Wabup KamparKetua Satgas MBG Dijabat Wabup Kampar, Misharti Pimpin Sosialisasi MBG, Imbau Patuhi SOP dan AturanSinergi Pemerintah dan Adat, Bupati Kampar Minta LAK Optimalkan Pembinaan Anak KemenakanWakil Bupati Kampar, Misharti Lantik Pengurus SOIna dan Lepas Kontingen Atlet Menuju PeSONas II 2026

Wabup Syafaruddin Poti Buka Musrenbang RKPD Tahun 2027, Fokus pada Ekonomi Kerakyatan

Wabup Syafaruddin Poti Buka Musrenbang RKPD Tahun 2027, Fokus pada Ekonomi Kerakyatan

Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara yang mengusung tema "Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah" ini berlangsung di Convention Hall Islamic Center Rokan Hulu, Selasa (31/03/2026).

?Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2027.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau H. Budiman Lubis, SH, Anggota DPRD Rohul Romi Juliandra, SE, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal (BPS, BPN, BPJS), serta tokoh masyarakat dan organisasi wanita se-Kabupaten Rokan Hulu.

?Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan program prioritas daerah. Beliau berharap melalui Musrenbang ini, lahir program-program yang mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperkuat ekonomi.

?"Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantapkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan yang ada di Rokan Hulu, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata," ujar Wabup.

?Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Riau yang diwakili oleh Perencana Ahli Madya, Bapak Dr. Ir. Feradis, MP, yang memberikan pemaparan mengenai tema dan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2027 guna penyelarasan program provinsi dan kabupaten.

Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Plt. Kepala Bapperida Rohul, H. Simel Meri, SE, M.Si, memaparkan rincian usulan yang telah dihimpun untuk tahun anggaran 2027, di antaranya:
- Pagu Anggaran Utama: Mencakup 143 program, 282 kegiatan, dan 1.159 sub-kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun.
- Musrenbang Desa & Kecamatan: Terdiri dari total 574 usulan.
- Aspirasi Masyarakat (Pokir): Menampung sebanyak 2.145 usulan melalui Pokok Pikiran DPRD.
- Bantuan Sosial & Hibah: Mencatat sebanyak 129 usulan.

Selain usulan daerah, dipaparkan juga rencana pembangunan melalui skema anggaran luar daerah yakni:
APBD Provinsi Riau Dialokasikan pada 13 perangkat daerah dengan total pagu anggaran sebesar Rp583.186.188.200.
APBN/Dana Alokasi Khusus (DAK) Dialokasikan pada 18 kementerian/lembaga dengan pagu sebesar Rp1.435.904.000.000.

"Semoga pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan lebih terarah, terpadu, sinergis, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat," ujar Simel Meri dalam laporannya.

Rangkaian acara juga diisi dengan diskusi panel dan tanya jawab, yang diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD sebagai landasan penyusunan rencana kerja yang lebih konkret (MCDiskominfo).