Rokan Hulu – Agenda pembagian hasil tanah ulayat Persukuan Melayu Rantau Kasai yang dilaksanakan di Aula Balai Adat Rantau Kasai, Minggu (15/03/2026), sempat diwarnai kericuhan akibat aksi provokasi dari sejumlah oknum.
Kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat adat dan anak kemenakan tersebut awalnya berjalan sesuai rencana.
Panitia sejak pagi hari telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sterilisasi lokasi hingga menyiapkan perlengkapan administrasi serta logistik guna memastikan pembagian hasil tanah ulayat berjalan lancar dan tertib.
Sekitar pukul 13.30 WIB, masyarakat mulai hadir di Aula Balai Adat sesuai undangan yang telah disebarkan sebelumnya. Namun di tengah berlangsungnya acara, situasi sempat memanas akibat tindakan anarkis yang dilakukan oleh seorang oknum Sekretaris Desa (Sekdes) yang juga menjabat sebagai Hulubalang Suku, bersama dua rekannya berinisial IW dan AZ.
Ketiganya dilaporkan melakukan tindakan provokatif dengan berteriak, mengeluarkan kata-kata tidak pantas, serta melontarkan ancaman kepada panitia dan masyarakat yang hadir.
Bahkan, pada puncak kericuhan, oknum tersebut melakukan tindakan fisik dengan mendorong serta menghempaskan meja inventaris milik balai adat.
Akibat insiden tersebut, beberapa orang yang berada di lokasi mengalami luka ringan, di antaranya seorang ibu, seorang anak-anak, serta beberapa anggota masyarakat lainnya.
Tokoh adat bersama masyarakat yang hadir kemudian berupaya menenangkan situasi. Bhabinkamtibmas yang berada di lokasi juga turut melakukan pendekatan persuasif untuk meredakan ketegangan.
Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, masyarakat secara kolektif akhirnya mengambil langkah untuk mengeluarkan para pelaku dari area Aula Balai Adat guna mengamankan jalannya kegiatan.
Setelah para pelaku berhasil dikeluarkan dan situasi kembali kondusif, agenda pembagian hasil tanah ulayat Persukuan Melayu Rantau Kasai kembali dilanjutkan hingga selesai dengan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan adat.
Panitia penyelenggara menyatakan bahwa berita acara kejadian telah dibuat berdasarkan fakta di lapangan dan akan dijadikan sebagai arsip persukuan serta dasar laporan apabila diperlukan terkait kerugian fisik maupun gangguan ketertiban yang terjadi selama kegiatan berlangsung.[hnf]
