ROHIL - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rokan Hilir (Rohil) Fauzi Efrizal ingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjalankan pekerjaan sebagai kewajiban ASN, walaupun sampai awal bulan Februari ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 belum disahkan.
Demikian dikatakan Sekda saat menyampaikan amanatnya pada apel bersama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil, Senin (03/02/2025) di halaman kantor Bupati Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam, Bagansiapiapi, Rohil, Provinsi Riau. “Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah meluangkan waktu dalam pelaksanaan kegiatan apel pagi bersama ini.
Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai ASN dalam menjalankan tanggung jawab kita untuk selalu mengikuti aturan dan janji ASN yang selalu dibacakan dalam Corp Pegawai Negeri Sipil pada setiap apel bersama,” kata Fauzi Efrizal. Lanjutnya,” walaupun hari ini sudah memasuki bulan Februari, dimana proses APBD murni tahun 2025 ini masih dalam proses dan tentunya ini tidak mengurangi atau menyurutkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang ada pada kita semua.
Tentunya pada kesempatan ini juga mohon dukungan atau doa kita bersama, mudah-mudahan APBD murni tahun 2025 dalam minggu ini bisa di setujui oleh DPRD,” jelas Fauzi. Jika APBD tahun 2025 terlambat disahkan terang Sekda, maka segala kegiatan pada APBD murni dan pembayaran gaji belum bisa laksanakan. Dan tidak kalah pentingnya tentu untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti pembayaran listrik ke pihak PLN agar segera teratasi jangan sampai terjadi pemutusan arus ke Kantor yang dapat menghambat pekerjaan rutin di kantor.
Selain itu, Fauzi Efrizal juga mengingatkan ASN di masing-masing OPD untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi SPJ kegiatan tahun 2024 lalu karena tak lama lagi tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan turun ke daerah untuk melakukan pemeriksaan.
“Saya juga mengingatkan kepada masing-masing OPD dan PPTK untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi berupa SPJ semua kegiatan tahun 2024, karena sebentar lagi BPK-RI akan masuk ke pemerintah Kabupaten /Kota untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan laporan kegiatan. Jika semua administrasi bagus dan lengkap tentunya dalam proses pemeriksaan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga tahun ini Pemkab Rohil masih memperoleh predikat WTP dari BPK RI,” pungkasnya. (Rhmt)
