KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penyusunan anggaran akan difokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar, Senin (26/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.H.I., didampingi para pimpinan DPRD dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Kampar.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Taridi menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kampar beserta jajaran pemerintah daerah atas penyampaian Ranperda APBD 2027 yang telah memasuki tahapan pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Ia berharap berbagai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam jawaban pemerintah, Pemkab Kampar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, pertanyaan, kritik, dan saran yang disampaikan. Seluruh pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda APBD agar lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Kampar akan mengedepankan efisiensi belanja, penetapan skala prioritas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027, di antaranya peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, pemerataan pembangunan infrastruktur, fasilitasi pesantren, penguatan pengawasan keuangan desa, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pelaksanaan program-program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kampar.
Pada sektor pendapatan, pemerintah daerah turut menyoroti target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp572,787 miliar dalam usulan RAPBD 2027. Pencapaian target tersebut perlu didukung perhitungan potensi pendapatan yang realistis dan terukur.
Upaya optimalisasi PAD akan dilakukan melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara produktif, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta digitalisasi sistem pemungutan dan pemutakhiran data pendapatan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.
Seluruh pandangan dari delapan fraksi DPRD Kampar, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan, akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemkab Kampar juga membuka ruang pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD untuk memperdalam berbagai aspek yang masih memerlukan penjelasan dan penyelarasan sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui proses pembahasan yang transparan, tepat waktu, dan mengedepankan kepentingan masyarakat, Pemkab Kampar berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan anggaran yang cermat serta dukungan seluruh pihak, pemerintah daerah optimistis berbagai program prioritas dapat terus dilaksanakan guna memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.
