KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar mampu bersaing dan menembus pasar yang lebih luas, termasuk jaringan ritel modern.
Selain memperjuangkan akses pemasaran bagi produk lokal, Pemkab Kampar juga tengah menyiapkan program dukungan permodalan bagi pelaku UMKM yang direncanakan mulai diterapkan pada 2027.
Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan keberadaan ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret, turut memberikan peluang bagi produk UMKM setempat untuk dipasarkan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendorong terciptanya kerja sama antara pengelola ritel modern dan pelaku usaha lokal agar produk-produk unggulan daerah memiliki kesempatan untuk berkembang.
“Kami dari pemerintah harus meyakinkan lebih dalam bahwa ritel-ritel ini bisa menerima dan menampung produk-produk lokal dari UMKM kita,” ujar Misharti, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemkab Kampar belum menerbitkan izin baru untuk pembukaan ritel modern. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap peluang pemasaran produk lokal agar pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat dari perkembangan sektor perdagangan.
Misharti menegaskan, peluang memasuki pasar ritel modern harus diimbangi dengan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Karena itu, pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas kemasan, menjaga mutu produk, serta melengkapi persyaratan administrasi dan legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal dan perizinan yang diperlukan sesuai jenis produk.
Selain memperluas akses pasar, Pemkab Kampar juga tengah mengkaji dukungan permodalan untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Program tersebut direncanakan melalui kerja sama dengan pihak perbankan dan Dinas Koperasi dan UMKM, dengan mengacu pada skema subsidi bunga pinjaman yang dipelajari dari Kota Batam.
Dalam rencana program yang ditargetkan pada 2027 tersebut, besaran pinjaman yang sedang dipertimbangkan mencapai Rp40 juta bagi setiap pelaku usaha. Adapun proses validasi dan verifikasi calon penerima bantuan permodalan akan melibatkan pihak perbankan.
Misharti menilai, dukungan modal yang memadai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, menyediakan peralatan usaha yang lebih baik, serta memperbaiki kualitas dan daya tarik produk sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada satu jalur pemasaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaku usaha perlu mengembangkan berbagai saluran distribusi, seperti kantin sekolah, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta jaringan konsumen lainnya.
Menurutnya, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen. Ukuran produk, desain kemasan, harga jual, serta cita rasa menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar produk lokal semakin diminati masyarakat.
“Kalau kita berproduksi, sesuaikan dengan pangsa pasar kita. Kemasan harus bagus, bentuknya menarik, dan rasanya juga enak,” pesannya.
Pemkab Kampar berharap melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas produk, pemenuhan legalitas usaha, dan perluasan akses pemasaran, UMKM lokal dapat tumbuh lebih kuat, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membuka peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat, tetapi juga mendorong produk unggulan Kabupaten Kampar semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.
