Tindak Lanjuti Catatan Fraksi DPRD, Pemkab Bengkalis Komitmen Optimalkan PAD dan Benahi Kinerja BUMD

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis yang diwakili Sekretaris Daerah, dr. Ersan Saputra TH, dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis dengan agenda Jawaban Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD, Selasa (23/06/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri oleh 24 anggota legislatif dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Bengkalis. 

Dalam jawaban bupati yang dibacakan Sekda Ersan Saputra, pemerintah daerah berkomitmen melakukan langkah konkret untuk optimalisasi PAD. Strategi yang akan diterapkan meliputi pengetatan pemungutan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi dalam sistem layanan dan pembayaran guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Terkait reformasi tata kelola BUMD, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepakat bahwa perusahaan daerah harus dikelola secara profesional agar mampu menjadi stimulus perekonomian regional. Pembenahan difokuskan pada penguatan sistem Good Corporate Governance, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan unit usaha baru yang memiliki daya saing tinggi.

“Kami ingin BUMD bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah yang potensial. Selain itu, masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, pemerataan sarana prasarana, penyediaan air bersih, hingga pembangunan di wilayah pesisir dan pulau terluar akan terus kami laksanakan secara bertahap,” ujar Ersan.

Merespons pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menyatakan konsisten memperbaiki sistem perencanaan anggaran, manajemen kas, serta penentuan skala prioritas pembangunan. Pihak eksekutif juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan legislatif sehingga Pemkab Bengkalis berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI.

“Capaian predikat WTP ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen dasar untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Keberhasilan ini harus sejalan dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” pungkas Ersan. (Info/Rhmt)