Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Senin (16/06/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda Rohul Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, serta jajaran OPD Pemkab Rohul.
Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2024 telah diaudit oleh BPK RI. Bupati dengan bangga mengumumkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan tahun berturut-turut hingga laporan keuangan tahun 2024.
“Laporan audit BPK RI atas laporan keuangan telah kita terima pada Senin 26 Mei 2025 bahwa kita masih dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) sembilan tahun berturut-turut,” ungkap Bupati Anton.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD 2024, Bupati Anton merinci realisasi anggaran sebagai berikut:
-
Belanja APBD: Terealisasi sebesar Rp1.850.379.767.711,25 dari anggaran Rp2.099.978.436.033.
-
Pendapatan Daerah: Terealisasi sebesar Rp1.787.833.016.749,49 (88,18%) dari target Rp2.027.353.825.501.
-
Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan): Tercatat sebesar Rp10.089.122.725,32.
Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat, Dana Penyesuaian, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.(Hnf)
