TERKINI
GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di RiauWabup Kampar, Misharti Buka Sosialisasi P4GN dan PN 2026 di MAN 2 KamparBupati dan DPRD Kampar Perkuat Sinergi, Matangkan Renja, Propemperda dan APBD 2027Plt Kadis PUPR Kampar Dampingi Bupati Tinjau Drainase, Pastikan Antisipasi Banjir Berjalan OptimalDampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan Sawit

LSM KANA Minta Biodata 40 Anggota DPRK Atim Ke Sekretariat KIP Terbuka dan Transparan

LSM KANA Minta Biodata 40 Anggota DPRK Atim Ke Sekretariat KIP Terbuka dan Transparan

ACEH TIMUR - Muzakkir selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat KANA ( Komunitas Investigasi dan Advokasi Nanggroe Aceh ) meminta biodata lengkap 40 anggota DPR Kabupaten Aceh Timur periode 2019- 2024.

Permintaan biodata tersebut dilayangkan melalui surat permohonan kepada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan ( KIP) Kabupaten Aceh Timur, Senin, 31 Januari 2022.

Menurut Muzakkir, adapun tujuannya yakni untuk dilakukan sebuah riset atau penelitian sejauh mana tingkat pendidikan seorang anggota legislatif untuk dibandingkan dengan kemajuan suatu daerah.

"Hasilnya nanti akan dipublikasikan ke publik. Supaya, kedepan masyarakat bisa memilih anggota dewan yang benar- benar mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya," kata Muzakir.

Muzakkir seraya menambahkan, permohonan ini berdasarkan rujukan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pungkasnya.

Sumber: Musawir