TERKINI
GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di RiauWabup Kampar, Misharti Buka Sosialisasi P4GN dan PN 2026 di MAN 2 KamparBupati dan DPRD Kampar Perkuat Sinergi, Matangkan Renja, Propemperda dan APBD 2027Plt Kadis PUPR Kampar Dampingi Bupati Tinjau Drainase, Pastikan Antisipasi Banjir Berjalan OptimalDampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan Sawit

GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di Riau

GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di Riau

BENGKALIS – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bengkalis mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) turun langsung ke Provinsi Riau untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam aktivitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).

Desakan tersebut disampaikan Ketua DPC GMNI Bengkalis, Zulfhan Azmal. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap perusahaan besar kelapa sawit, mulai dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), perusahaan pengolahan hingga eksportir CPO dan POME.

Menurut Zulfhan, besarnya potensi dan kekayaan industri kelapa sawit di Provinsi Riau seharusnya memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu diiringi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GMNI Bengkalis adalah dugaan penyimpangan klasifikasi komoditas ekspor melalui penggunaan Harmonized System (HS) Code.

Zulfhan menjelaskan, CPO tercantum dalam HS 1511.10.00, sementara POME Oil tertentu dapat masuk dalam pos ex 2306.60.90 dan ex 2306.90.90 dengan persyaratan teknis tersendiri.

Menurutnya, perbedaan klasifikasi tersebut harus diawasi secara ketat agar tidak dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari kewajiban fiskal, seperti Bea Keluar, pungutan sawit, pajak, maupun kewajiban kepabeanan lainnya.

"Jangan sampai CPO diklaim sebagai POME atau residu lainnya hanya untuk menekan kewajiban fiskal kepada negara. Jika memang ditemukan penyimpangan, harus diusut secara tuntas," tegas Zulfhan, (18/11/26). 

Ia menilai, perhatian terhadap persoalan ini semakin penting menyusul langkah Kejaksaan Agung pada 10 Februari 2026 yang menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan ekspor CPO dan POME periode 2022–2024, termasuk dugaan rekayasa klasifikasi komoditas.

GMNI Bengkalis berharap penanganan perkara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh aktivitas industri dan perdagangan sawit, khususnya di Provinsi Riau.

Melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), GMNI Bengkalis meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap rantai produksi dan perdagangan komoditas sawit.

Pemeriksaan tersebut meliputi kesesuaian HS Code, dokumen ekspor, perbandingan volume produksi dengan realisasi ekspor, kewajiban perpajakan, Bea Keluar, hingga Pungutan Sawit.

Selain itu, Kejagung juga didorong berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Pengujian sampel komoditas secara independen juga dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara jenis barang yang diproduksi, dilaporkan, dan diekspor.

Zulfhan menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Menurutnya, perusahaan dengan skala usaha kecil maupun korporasi besar harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Jangan sampai perusahaan kecil mudah diperiksa, sementara korporasi besar yang menguasai produksi dan ekspor justru luput dari pengawasan. Semua perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan negara harus ditindak tanpa memandang besar modal maupun jaringan bisnisnya," ujarnya.

Tidak hanya meminta penyelidikan, GMNI Bengkalis juga mendorong agar hasil pengawasan dan penindakan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Apabila ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Bagi GMNI Bengkalis, kekayaan sumber daya alam sektor perkebunan kelapa sawit di Riau bukan semata-mata untuk kepentingan segelintir korporasi. Potensi besar tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan negara.

"Jangan biarkan kekayaan sawit Riau hanya dinikmati segelintir pihak. Negara harus hadir memastikan seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi dan hukum benar-benar ditegakkan," tutup Zulfhan. (Rhmt)