BENGKALIS – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembayung Adil Negeri resmi melakukan pendampingan hukum terhadap Pak Ari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2026. Melalui surat kuasa tersebut, Pak Ari memberikan kepercayaan kepada Tim Hukum LBH Lembayung Adil Negeri untuk membantu dan mendampingi penyelesaian persoalan penguasaan serta riwayat tanah di kawasan Jalan Sri Menanti, Dusun Tanjung, Desa Sekodi, Kabupaten Bengkalis.
Pendampingan ini merupakan bentuk komitmen LBH Lembayung Adil Negeri dalam membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan hak atas tanah, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.
Dalam perkara tersebut, Seto Purnomo, S.H., selaku Juru Bicara LBH Lembayung Adil Negeri sekaligus bagian dari Tim Hukum, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan ini melalui langkah-langkah hukum yang terukur, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan keterangan Pak Ari, dirinya telah membuka dan mengelola lahan yang sebelumnya berupa kawasan semak belukar sejak tahun 1999 dengan menggunakan tenaga dan biaya sendiri.
Namun, dalam perjalanan penguasaan lahan tersebut muncul persoalan terkait riwayat tanah, penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) pada tahun 2008 atas nama pihak lain, serta surat penyerahan yang turut ditandatangani Pak Ari pada tahun yang sama.
Pak Ari menerangkan bahwa ketika menandatangani surat penyerahan tersebut, dirinya tidak memahami secara utuh isi dan konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatanganinya. Ia mengaku baru mengetahui substansi surat tersebut beberapa tahun kemudian.
Selain itu, terdapat dokumen kesepakatan kelompok tahun 1974 yang dinilai penting untuk ditelusuri guna memperoleh gambaran mengenai sejarah awal penguasaan dan pembukaan lahan di kawasan tersebut.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Tim Hukum LBH Lembayung Adil Negeri untuk memastikan seluruh dokumen, keterangan, dan fakta sejarah dapat diperiksa secara menyeluruh sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut.
Tiga Langkah Hukum yang Akan Ditempuh
Dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Pak Ari, LBH Lembayung Adil Negeri mempersiapkan tiga langkah utama.
Pertama, melakukan penelusuran riwayat dan asal-usul tanah.
Tim Hukum akan mengumpulkan serta memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek lahan, termasuk dokumen kesepakatan kelompok tahun 1974, SKRT tahun 2008, surat penyerahan, serta bukti-bukti pengelolaan lahan.
Selain itu, keterangan para saksi yang mengetahui proses pembukaan dan pengelolaan tanah akan menjadi bagian penting dalam proses penelusuran.
LBH Lembayung Adil Negeri juga berharap Pemerintah Desa Sekodi dapat memberikan keterangan dan informasi administratif terkait sejarah penguasaan tanah, dokumen pertanahan yang pernah diterbitkan, serta informasi lain yang relevan dengan persoalan Pak Ari.
Keterangan pemerintah desa dinilai penting untuk membantu memperjelas riwayat tanah dan memberikan informasi secara objektif kepada seluruh pihak. LBH berharap adanya keterbukaan dan kerja sama agar persoalan ini dapat ditelusuri berdasarkan fakta yang sebenarnya.
Kedua, mengajukan permohonan SP3 kepada Polres Bengkalis.
Tim Hukum LBH Lembayung Adil Negeri akan mengajukan permohonan penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Polres Bengkalis berkaitan dengan perkara pidana yang dihadapi Pak Ari.
Permohonan tersebut akan disusun berdasarkan hasil kajian hukum, pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan.
LBH berharap pihak kepolisian dapat mempertimbangkan seluruh aspek dan bukti yang relevan secara objektif serta memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang dihadapi Pak Ari.
Ketiga, mempersiapkan gugatan perdata.
Di samping menempuh langkah hukum melalui kepolisian, LBH Lembayung Adil Negeri juga akan mengkaji dan mempersiapkan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang.
Langkah ini bertujuan memperoleh kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan, riwayat penguasaan, serta hak-hak para pihak atas objek tanah yang dipersoalkan.
Pengajuan gugatan akan dilakukan setelah Tim Hukum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, bukti penguasaan, batas-batas tanah, serta menentukan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.
Imbauan kepada Seluruh Pihak agar Berhati-hati dalam Pengesahan Lahan Sri Menanti
Di tengah proses penelusuran tersebut, LBH Lembayung Adil Negeri secara khusus mengimbau seluruh pihak yang berkaitan dengan lahan di kawasan Jalan Sri Menanti agar mengedepankan prinsip kehati-hatian.
LBH meminta agar tidak terburu-buru melakukan pengesahan, penerbitan, maupun perubahan dokumen administrasi pertanahan atas bidang-bidang tanah yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ini sebelum riwayat dan status hukumnya ditelusuri secara menyeluruh.
Pasalnya, berdasarkan informasi awal yang diterima Tim Hukum, sejumlah bidang lahan di kawasan Sri Menanti memiliki keterkaitan dalam sejarah penguasaan, pembukaan, batas-batas, maupun dokumen administrasinya.
Seto Purnomo, S.H. menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menahan diri agar tidak mengambil langkah administratif secara tergesa-gesa yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
"Kami mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terburu-buru melakukan pengesahan atau penerbitan dokumen atas lahan di kawasan Sri Menanti sebelum persoalan riwayat tanah ini menjadi terang. Sebab, sejumlah bidang tanah di kawasan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Jangan sampai tindakan administratif yang dilakukan tanpa penelusuran menyeluruh justru menimbulkan persoalan hukum baru dan merugikan masyarakat," tegas Seto.
Menurutnya, imbauan tersebut bukan untuk menghalangi hak pihak mana pun ataupun menciptakan konflik dengan pemerintah desa maupun instansi terkait. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan upaya preventif agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi, ketidakjelasan batas tanah, maupun sengketa pertanahan yang semakin meluas.
LBH berharap seluruh pihak dapat memberikan ruang bagi proses penelusuran, membuka komunikasi, serta menyampaikan dokumen dan keterangan yang diperlukan demi memperoleh kejelasan bersama.
Seto Purnomo: Kami Hadir untuk Membantu dan Mengawal Persoalan Pak Ari
Seto Purnomo, S.H. menegaskan bahwa kehadiran LBH Lembayung Adil Negeri bukan untuk memperkeruh keadaan ataupun menyudutkan pihak tertentu, melainkan membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
"Kami hadir untuk membantu Pak Ari mendapatkan kejelasan atas persoalan yang dihadapinya. Kami akan bekerja berdasarkan fakta, dokumen, dan keterangan saksi. Kami juga membuka ruang komunikasi kepada Pemerintah Desa Sekodi maupun seluruh pihak yang memiliki informasi terkait persoalan ini. Harapan kami, semua pihak dapat bekerja sama agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang benar," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan klarifikasi dan menunjukkan bukti yang dimiliki. Karena itu, LBH Lembayung Adil Negeri mengajak semua pihak untuk mengedepankan penyelesaian yang objektif, transparan, dan sesuai hukum.
Melalui pendampingan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2026 tersebut, LBH Lembayung Adil Negeri berkomitmen mengawal seluruh proses yang diperlukan, mulai dari penelusuran riwayat tanah, upaya hukum melalui permohonan SP3 di Polres Bengkalis, hingga persiapan gugatan perdata apabila diperlukan.
Bagi LBH Lembayung Adil Negeri, persoalan ini bukan sekadar tentang sengketa lahan, tetapi juga tentang pentingnya memastikan setiap warga memperoleh perlindungan hak, keadilan, dan kepastian hukum. ***(Rhmt)
