KAMPAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diwujudkan melalui program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, saat ditelusuri melalui Instagram bapenda.kampar bahwa program stimulus pembebasan BPHTB tersebut telah memberikan manfaat kepada 3.226 penerima dalam kurun waktu 15 September 2025 hingga 30 September 2026, dengan total nilai stimulus mencapai lebih dari Rp13 miliar, (4/11/26).
Capaian ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, untuk memperoleh kepemilikan tanah dan rumah tanpa terbebani biaya BPHTB.
Berdasarkan data Bapenda Kampar, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.060 pembebasan BPHTB dengan nilai stimulus sebesar Rp4.230.125.150.
Sementara pada tahun 2026, jumlah penerima meningkat signifikan menjadi 2.166 pembebasan dengan total nilai stimulus mencapai Rp8.803.545.000.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pembebasan pada 2026 mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat. Hal ini menunjukkan semakin luasnya manfaat program yang dirasakan masyarakat sekaligus meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan hunian.
Tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada ribuan keluarga, kebijakan tersebut juga menempatkan Kabupaten Kampar sebagai daerah dengan jumlah pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah terbanyak se-Indonesia, sebagaimana disampaikan Bapenda Kampar melalui publikasi resminya.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif, meringankan beban masyarakat, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Kampar berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menikmati kemudahan dalam proses perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Ke depan, Bapenda Kampar dibawah kepimpinan Zamhur diharapkan terus memperkuat sosialisasi dan pelayanan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengetahui serta memanfaatkan fasilitas pembebasan BPHTB tersebut.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata, pemerataan kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
