Rantau Kasai, ROHUL — Kekhawatiran akan potensi konflik horizontal mencuat di tengah masyarakat adat Melayu Rantau Kasai, Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini menyusul adanya dugaan upaya pembenturan antara masyarakat adat dengan warga sipil lainnya yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, seorang oknum mantan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu inisial ( GP ) diduga berperan sebagai perpanjangan tangan perusahaan Agrinas dalam upaya tersebut.
Dugaan itu semakin memicu keresahan karena aktivitas yang bersangkutan disebut-sebut berlangsung di bawah pengawalan oknum aparat TNI.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat adat. Mereka menilai, keterlibatan pihak luar yang diduga berpihak dapat memperkeruh suasana, memicu gesekan sosial, serta mengancam stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah Rantau Kasai.
Tokoh masyarakat setempat menyampaikan harapan agar seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum dan instansi terkait, dapat bersikap netral, profesional, dan tidak memihak.
Mereka juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui dialog yang adil dan transparan, dengan menghormati hak-hak masyarakat adat.
“Masyarakat hanya ingin hidup tenang di tanah adatnya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dan justru memecah belah warga,” ujar salah seorang tokoh adat.
Masyarakat adat Melayu Rantau Kasai berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menelusuri informasi yang beredar, mencegah potensi konflik sejak dini, serta memastikan tidak ada tindakan yang dapat merusak keutuhan sosial dan keharmonisan antarwarga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan terkait dugaan tersebut.[team/hnf]
