JAKARTA – Guna memperkuat sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah, Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi yang diselenggarakan KPK RI pada Senin, 19 Mei 2025, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Riau serta enam Kepala Daerah dan unsur pimpinan DPRD dari Provinsi Riau.
Beberapa kepala daerah yang hadir di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Bengkalis Kasmarni, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Rokan Hulu Anton, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Bupati Pelalawan Zukri, dan Bupati Siak Alfedri. Mereka hadir bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD masing-masing daerah. Sementara sejumlah kepala daerah lainnya dijadwalkan mengikuti rakor ini pada hari berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kasmarni yang hadir bersama Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, serta Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah dan H. Misno, menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK bersama jajaran Kasatgas Pencegahan dan Penindakan dalam arahannya menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menjalankan strategi pencegahan korupsi secara nyata di daerah masing-masing. Salah satu fokus utama adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah instrumen evaluasi yang mencakup indikator dan area intervensi strategis yang telah ditetapkan oleh KPK.
MCP berfungsi sebagai alat kendali sekaligus evaluasi berkala atas kinerja pemerintahan daerah. KPK juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengadakan forum-forum lanjutan sebagai upaya pengawasan dan pembinaan agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terus terjaga.
Dalam pernyataannya, Bupati Kasmarni mengapresiasi inisiatif KPK dan menyatakan dukungannya atas penyelenggaraan rakor tersebut. Ia menyebut forum ini sebagai wadah penting untuk memperkuat kerja sama antara KPK dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Forum seperti ini bukan hanya ruang koordinasi, tetapi juga sarana refleksi dan pembinaan agar proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum. Ini penting agar pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kasmarni.
Ia juga berharap agar KPK terus memberikan arahan dan pembinaan bagi pemerintah daerah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen bersama, dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dan pemerintah daerah. Penandatanganan ini menjadi simbol bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang optimal.
Turut mendampingi Bupati Kasmarni dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah dan H. Misno, Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemkab Bengkalis.(Inf/Rhmt)
