JAKARTA - Pj Bupati Kampar H Muhammad Firdaus, SE.MM ikuti rapat koordinasi Penjabat kepala daerah, Gubernur dan Bupati se-Indoensia yang langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bertempat di Istana Negara di Jakarta, Senin, (30/10 /2023).
Turut juga didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu dengan isu utama pemantapan peneyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta optimalisasi proyek strategis nasional mewujudkan indonesia emas 2045.
Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE.MM usai Rakor bersama Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kepada wartawan bahwa sesuai dengan arahan Presiden, dirinya selaku Pj Bupati Kampar bahwa Pemkab Kampar siap untuk mengawal agenda nasional, terutama agenda Pemilu 2024.
Selanjutnya sesuai dengan instruksi Presiden, ASN harus berlaku netral pada pemilu, serta menjaga kondusifitas dan kerukunan dalam masyarakat.
"Ini tentunya menjadi tugas utama kami selaku Penjabat Bupati Kampar dalam mendukung dan menyukseskan agenda nasional di Kabupaten Kampar. Tentunya ini tak terlepas dari dukungan, suport dari Forkopimda Kampar, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh komponen dan elemen masyarakat," harap Muhammad Firdaus yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril.
Sebelumnya arahan Presiden Joko Widodo memberikan tiga instruksi kepada para penjabat kepala daerah, yang pertama adalah untuk menghadapi tahun politik 2024.
Dan kepada para penjabat kepala daerah memberikan dukungan kepada tugas kepada KPU dan Bawaslu daerah dalam proses pelaksanaan pemilu.
"Saya minta gubernur, bupati dan wali kota memberikan dukungan kepada tugas KPU dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun" tegas Joko Widodo.
Kedua, Presiden Jokowi meminta para pj kepala daerah tidak memihak kepada calon-calon tertentu. Dan Aparatur Sipil Negara ASN untuk netral.
Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar kerukunan di daerah dijaga selama tahun politik. Jika ada kondisi percikan politik, maka Presiden meminta untuk segera diselesaikan. Dan selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik.
Acara ini diikuti oleh sebanyak 193 penjabat kepala daerah yang terdiri dari penjabat gubernur, penjabat wali kota dan penjabat bupati.
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi mengaku secara teratur terus melakukan evaluasi atas kinerja seluruh penjabat kepala daerah. Evaluasi tersebut khususnya dilakukan untuk memastikan netralitas ASN terhadap jalannya pemilihan umum atau Pemilu 2024.
"Saya evaluasi harian. Begitu bapak ibu semuanya miring-miring. saya ganti, itu bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki," ujarnya.
Untuk diketahui, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dengan jumlah total sebanyak 545 kepala daerah.***
