Pembukaan Musda PPDI, Pj Bupati Kampar Ingatkan Perangkat Desa Agar Netralitas Pada Pemilu 2024

KAMPAR - Pembukaan Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ke-1 Kabupaten Kampar, Pj Bupati Muhammad Firdaus,SE mengingatkan langsung kepada seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten kampar untuk netralitas pada Pemilu 2024 nantinya, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar, Selasa (24/10/23).

Firdaus menjelaskan, saat ini telah memasuki tahun politik pemilihan umum 2024, yaitu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tepatnya 14 Februari 2024 mendatang.

Ia minta kepada Kepala Desa serta seluruh Perangkat Desa mulai dari Kepala Dusun, sampai Sekdes untuk bisa menjaga netralitas ditengah masyarakat.

"Lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, dan kelancaran pemilu nantinya," harap Firdaus.

Firdaus berharap, kepada PPDI Kampar nantinya tidak ada PPDI tandingan.

Sebab, katanya, sejauh ini banyak organisasi yang muncul dualisme, bahkan dua organisasi yang mengklaim  sama-sama kuat dari aturan.

Selain itu,  Firdaus juga meminta kepada seluruh anggota PPDI Kampar, nantinya untuk terus menjaga kebersamaan dan komunikasi dengan kepala desanya. 

"Perangkat juga dituntut agar ikut serta menjalankan roda pemerintahan desa, dengan program-program yang telah dibuat pemerintah pusat dan daerah," ujar Firdaus.

Adapun Kabupaten Kampar terdapat sebanyak 142 Desa, 8 Kelurahan dan 9 Desa persiapan. Dengan demikian, diperkirakan di kampar saat ini terdapat lebih kurang 2000an orang perangkat Desa. 

Untuk itu, menurut Firdaus seluruh perangkat harus menjalankan tugas yang diamanahkan seperti penurunan angka Stunting.  Dimana saat ini.masih tersisa lebih kurang 14%, dan target turun per Des 2023 menjadi 8%.
 
Selanjutnya, Firdaus juga menyampaikan terkait Kemiskinan Ekstrem, untuk di kampar saat ini tercatat lebih kurang 1002 KK tergolong masyarakat miskin ekatrem.

Selain itu, Firdaus mengimbau terkait Kebakaran Hutan dan Lahan.

"Dalam hal ini diminta peran perangkat desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak membakar lahan untuk membuka lahan," pinta Firdaus.

Sementara itu, Ketua PPDI Provinsi Riau Nina Siahaan, dalam sambutan singkatnya menyampaikan bahwa PPDI sendiri di Indonesia berdiri pada tahun 2006.

Sementara untuk Provinsi Riau dibentuk tahun 2019. Pada tahun 2019 sendiri di Riau baru terbentuk di tiga Kabupaten, yakni di Kabupaten Rohul, Rohil serta Kampar sendiri. Sementara pada tahun 2019 sampai 2023 ini sudah 8 Kab./Kota.

"PPDI bukan organisasi tandingan, melainkan organisasi yang tergabung mulai dari Kepala Dusun sampai Sekretaris Desa yang memiliki satu Visi untuk kemajuan Desa," pungkas Nina.***