TERKINI
Kejar Target 100 Persen di Akhir Tahun, Dinas PUPR Kampar Fokus Percepatan dan Penyesuaian AnggaranDirektur Jenderal Pemasyarakatan RI Berikan Arahan, Jadi Penguat Kinerja Kanwil Ditjendpas RiauTim PBM LPPM Universitas Riau Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kelompok Tani Guyup RukunDinilai Gagal, GMNI Bengkalis Minta Bupati Evaluasi TAPD dan Ketua TAPD MundurNetty Mindrayani Siap Jalankan Amanah sebagai Plt. Ketua JMSI KamparPerkuat Sinergi, Kalapas Kelas IIA Pekanbaru Jalin Koordinasi dengan BNN dan Pengadilan NegeriMenteri Imigrasi dan Imipas RI Berikan Arahan Virtual ke Kanwil Ditjenpas RiauJelang Hari Keselamatan Berlalu Lintas 2026, Polantas Karib Rangkul Ojol: Edukasi KeselamatanTHM Menjamur, LSM Bara Api Desak Gubri dan Pemko Bongkar Izin Hollywood - DragonPenanganan Karhutla di Kampar Dilaporkan Kondisi Nol Hotspot Titik Panas Berkat KerjasamaDPC GMNI Bongkar Penyebab Tunda Bayar Bengkalis: Utang Rp923,9 Miliar Bebani APBD 2024-2026Pemadaman Titik Api di Lahan Desa Rimbo Panjang, Bupati Didampingi Wabup Turun Langsung

Ketua DPRD Meranti: Pengelola Tanjung Buton Tolong Pakai Hati

Ketua DPRD Meranti: Pengelola Tanjung Buton Tolong Pakai Hati

 Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintan Kepulauan Meranti seperti menyurati Gubernur Riau dan Kapolda Riau serta hearing bersama Komisi II DPRD kepulauan Meranti dengan pihak penyelenggara jasa angkutan laut (Spedboat Nagaline ) dalam memberikan layanan serta kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut yang melewati Pelabuhan Tanjung Pal Buton Kabupaten Siak.

Tetapi hal tersebut terkesan sia-sia karena, pihak pengelola Pelabuhan Tanjung Pal buton dinilai egois dalam menentukan tarif serta tidak ditunjang dengan keamanan yang layak bagi penumpang. 

Hal ini diketahui dengan kondisi pelabuhan yang berlubang dan patah dianggap tidak layak serta membahayakan bagi penumpang menggunakanya.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardianyah yang juga selaku pengguna Jasa tersebut geram dengan kondisi tidak layak dan terkesan membahayakan keselamatan pengguna jasa angkutan laut tersebut.

"Kondisi pelabuhan atau jembatan sudah berbaya sekali sementara aktivitas di pelabuhan tersebut sangat tinggi tetapi kondisinya tidak layak," katanya. 

"Lihatlah kondisinya, penumpang yang melewati pelabuhan ini harus membayar Rp.5.000 per orang sementara untuk barang sebesar Rp10.000 per potong, sementara waktu kita memakai pelabuhan pemerintah pungutan ini tidak ada sama sekali," lanjutnya.

"Tolong lah pihak pelabuhan rakyat Tanjung Pal Buton ini pakai hati sedikit, masyarakat sudah membayar dan tolong pelabuhannya yang patah untuk diperbaiki sebelum ada masyarakat yang menjadi korban, kalau dipikirkan lagi biaya yang dipungut tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima, minimal keselamatan penumpang yang diutamakan,' ungkapnya.

Diketahui sebelumnya Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Sudah melakukan hearing bersama dinas perhubungan dan juga pihak jasa pelayaran yaitu Spedboat Nagaline, Selasa (25/2/20)

Di dalam hearing tersebut pihak Nagaline sudah memberikan opsi lain kepada pengelola pelabuhan tanjung Pal seperti membayar 3 juta perbulan dan menambah gerobak, tetapi ditolak pengelola dan masyarakat disana. (Rilis/riaulink)