Rohul – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK dengan fokus penguatan konvergensi penanggulangan kemiskinan serta pemanfaatan Sistem Informasi SEPAKAT Bappenas dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), di Aula Bapperida Rohul, Senin (31/08/2026).
Rakor dihadiri Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafruddin Poti, S.H., M.M., perwakilan Bappeda Provinsi Riau, Asisten I Setda Rohul, Kepala Bapperida Rohul Simel Meri, SE, M. Si didampingi Sekretaris Citra Perdana, ST, MT, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hadi Zulfadhlan, S.T, para Kepala OPD, Camat, BPS, Baznas, DPRD serta pihak terkait lainnya.
Berdasarkan data BPS 2025, angka kemiskinan di Rokan Hulu tercatat 8,71 persen atau sekitar 70.650 jiwa, menjadikan Rohul sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Provinsi Riau. Sementara kemiskinan ekstrem tercatat 0,84 persen atau peringkat kelima di Provinsi Riau.
Bupati Rokan Hulu Anton menegaskan pentingnya validitas data dalam memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Menurutnya, masih ditemukan data penerima bantuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Setelah kita mengambil sampel dari beberapa penerima bantuan pada desil 1, ditemukan ada data penerima yang sudah tidak valid. Kondisi ekonominya sudah membaik dan dianggap mampu, sehingga tidak lagi layak menerima bantuan,” ujar Bupati Anton.
Bupati Anton meminta Camat dan Kepala desa terlibat aktif dalam proses verifikasi dan validasi data karena paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Bupati H. Syafruddin Poti selaku Ketua TKPK Rohul meminta seluruh camat segera melakukan verifikasi dan validasi data. Pemutakhiran data ditargetkan selesai satu minggu untuk Desil 1 dan satu bulan untuk Desil 2.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta lembaga dan pemangku kepentingan lainnya,” tegasnya.
Perwakilan Bappeda Provinsi Riau Ari Danuari, S.T., menyampaikan bahwa konvergensi program dan penggunaan data terintegrasi penting untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, terukur dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bapperida Rohul Simel Meri menjelaskan rakor tersebut menjadi langkah untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025.
Melalui rakor ini, Pemkab Rohul menegaskan komitmennya membangun penanggulangan kemiskinan berbasis data yang akurat, terintegrasi dan tepat sasaran. Pemanfaatan SEPAKAT Bappenas dan DTSEN diharapkan dapat memperkuat perencanaan hingga evaluasi program serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Kominfo)
