TERKINI
Gerak Cepat, Wabup Kampar, Misharti Tinjau Turap Longsor di Penyesawan, Penanganan Segera DikajiKualitas Udara Masih Tidak Sehat, Pemko Pekanbaru Berlakukan PJJ 14-15 Oktober 2026Samsat Bangkinang Imbau Warga Kampar Manfaatkan Insentif Pajak, Tunggakan Dihapus hingga 40 PersenWabup Kampar, Misharti Tegaskan Kesiapan Lahan Program Sekolah Rakyat, Administrasi Pemkab RampungWabup Kampar, Misharti Perkuat Sinergi BGN dan Satgas MBG, 13 Dapur SPPG di Kampar Siap BeroperasiSosialisasi Pemda dan BGN Kawal MBG, Mitra Yayasan Indra Noval Sampaikan Apresiasi Pada Wabup KamparKetua Satgas MBG Dijabat Wabup Kampar, Misharti Pimpin Sosialisasi MBG, Imbau Patuhi SOP dan AturanSinergi Pemerintah dan Adat, Bupati Kampar Minta LAK Optimalkan Pembinaan Anak KemenakanWakil Bupati Kampar, Misharti Lantik Pengurus SOIna dan Lepas Kontingen Atlet Menuju PeSONas II 2026Bupati Kampar Ahmad Yuzar Resmi Membuka MTQ ke-55 di Gunung Sahilan, Diikuti 642 PesertaTingkatkan Kompetensi Guru, Gugus III Bantan Gelar Pelatihan Papan Interaktif Digital di SDN 26Wabup Kampar Dorong Rehabilitasi Daerah Irigasi, Kades Pulau Birandang dan Petani Berikan Apresiasi

Kader PDI Perjuangan Tercatat Rangking Pertama Kasus Korupsi

Kader PDI Perjuangan Tercatat Rangking Pertama Kasus Korupsi

Hatami News Jakarta - Korupsi dalam Negeri kita ini mungkin susah membrantasnya. kali ini SETARA Institute mencatat Penyumbang Kasus Korupsi Terbanyak dalam Operasi Tangkap Tangan yaitu kader dari Partai PDI Perjuangan.

Hendardi Ketua SETARA Institute Mengatakan ada 8 kepala daerah dari partai PDI Perjuangan terjerat kasus Korupsi.

"Merujuk data, Kader PDI Perjuangan justru Menduduki Peringkat Pertama Terjaring Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK sepanjang tahun 2018" Ungkap Hendarti kamis(20/12/18).

Delapan Orang Tersebut Antara Lain Mantan Bupati Ngada Marianus sae, mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Mantan Bupati Purbalingga Tasdi, dan Mantan Wali Kota Blitar Samanhdi Anwar.

Selain itu terdapat nama mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, mantan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap, mantan Bupati Buton Selatan Agus Deisal Hidayat dan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Hendardi melihat penindakan oleh KPK ini dilakukan tanpa pandang bulu.

Alasannya, kata dia, karena meskipun PDI Perjuangan merupakan partai penguasa, tak luput dari OTT KPK.

Sementara itu, Ketua bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengakui hal tersebut.

Akan tetapi, Trimedya menegaskan partainya tak memberikan toleransi kepada pelaku korupsi, termasuk para kadernya.

"Kalau ada yang terkena OTT dilakukan pemecatan segera dan kepada mereka tidak ada yang diberikan bantuan hukum," kata Trimedya.

Dari data yang dihimpun SETARA Institute, Golkar menjadi partai kedua yang kadernya paling banyak terjaring OTT dengan jumlah 5 kader.

Demokrat, PAN, dan Nasdem sama-sama menyumbang dua kader. Sementara Partai Berkarya dan Perindo dengan satu kadernya.**

Sumber: UCnews