TERKINI
Jelang Hari Keselamatan Berlalu Lintas 2026, Polantas Karib Rangkul Ojol: Edukasi KeselamatanTHM Menjamur, LSM Bara Api Desak Gubri dan Pemko Bongkar Izin Hollywood - DragonPenanganan Karhutla di Kampar Dilaporkan Kondisi Nol Hotspot Titik Panas Berkat KerjasamaDPC GMNI Bongkar Penyebab Tunda Bayar Bengkalis: Utang Rp923,9 Miliar Bebani APBD 2024-2026Pemadaman Titik Api di Lahan Desa Rimbo Panjang, Bupati Didampingi Wabup Turun LangsungPekan Ceria Didikan Subuh, Tingkatkan Semangat dan Kreativitas Anak di Desa Renak DungunPuncak HUT RI ke-81 di RW 03 Keramat Sakti Berlangsung Meriah, Dihadiri Anggota DPR RI, Syahrul AidiMerah Putih Berkibar di Senja Hari, Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Rokan Hulu Berjalan SuksesKhidmat dan Megah, Pemkab Rokan Hulu Gelar Upacara Puncak Peringatan HUT RI ke-81Upacara Bendera Peringatan HUT RI Ke-81 Tahun 2026 Dipimpin Bupati Kampar, YuzarDesa Pulau Sarak Meriahkan Hari Kemerdekaan Dengan Pawai dan Santunan Anak Yatim Serta Makan BersamaFestival Anak Sholeh Digelar Mahasiswa KKN IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Dorong Generasi Islami

Kader PDI Perjuangan Tercatat Rangking Pertama Kasus Korupsi

Kader PDI Perjuangan Tercatat Rangking Pertama Kasus Korupsi

Hatami News Jakarta - Korupsi dalam Negeri kita ini mungkin susah membrantasnya. kali ini SETARA Institute mencatat Penyumbang Kasus Korupsi Terbanyak dalam Operasi Tangkap Tangan yaitu kader dari Partai PDI Perjuangan.

Hendardi Ketua SETARA Institute Mengatakan ada 8 kepala daerah dari partai PDI Perjuangan terjerat kasus Korupsi.

"Merujuk data, Kader PDI Perjuangan justru Menduduki Peringkat Pertama Terjaring Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK sepanjang tahun 2018" Ungkap Hendarti kamis(20/12/18).

Delapan Orang Tersebut Antara Lain Mantan Bupati Ngada Marianus sae, mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Mantan Bupati Purbalingga Tasdi, dan Mantan Wali Kota Blitar Samanhdi Anwar.

Selain itu terdapat nama mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, mantan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap, mantan Bupati Buton Selatan Agus Deisal Hidayat dan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Hendardi melihat penindakan oleh KPK ini dilakukan tanpa pandang bulu.

Alasannya, kata dia, karena meskipun PDI Perjuangan merupakan partai penguasa, tak luput dari OTT KPK.

Sementara itu, Ketua bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengakui hal tersebut.

Akan tetapi, Trimedya menegaskan partainya tak memberikan toleransi kepada pelaku korupsi, termasuk para kadernya.

"Kalau ada yang terkena OTT dilakukan pemecatan segera dan kepada mereka tidak ada yang diberikan bantuan hukum," kata Trimedya.

Dari data yang dihimpun SETARA Institute, Golkar menjadi partai kedua yang kadernya paling banyak terjaring OTT dengan jumlah 5 kader.

Demokrat, PAN, dan Nasdem sama-sama menyumbang dua kader. Sementara Partai Berkarya dan Perindo dengan satu kadernya.**

Sumber: UCnews