Kampar, lenteranews.co - Kejaksaan Negeri Kampar menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) di Kabupaten Kampar, yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Kampar, Jumat (20/11/2020).
kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua (PAKEM) yang juga sekaligus sebagai Kajari Kampar Suhendri SH,MH, Wakil (PAKEM) Silfanus R,S SH,MH Sekretaris (PAKAM) juga sebagai Kasi Intel Kajari Kampar dan Rima Eka Putri jiga sebagai Jaksa Fungsional.
Turut juga hadir pada rapat tersebut, Kakan Kemenag Kampar Alfian, Ketua forum kerukunan umat beragama (FKUB) Zulhermis, perwakilan dari Disdikpora Kampar Admiral dan Taufiq, Perwakilan dari Kodim 0313 KPR, perwakilan dari Polres Kampar Rahmat, perwakilan dari Kesbagpol Kabupaten Kampar, serta sejumlah tokoh masyarakat dan lainnya.
Usai kegiatan tersebut, saat dikonfirmasi awak media, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Suhendri SH.M.H mengatakan, bahwa ini merupakan pembahasan serta mengevaluasi kegiatan yang sudah kita selenggarakan pada tahun yang lalu, terhitung dari surat perintah yang sudah kita buat kepada Instansi masing-masing.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan, kegiatan ini mengevaluasi dan perkembangan mengenai situasi (PAKEM) yang ada di Kabupaten Kampar. Masing-masing perwakilan yang mengikuti rapat (PAKEM) menyampaikan perkembangannya.
"Dari perkembangan satu tahun terakhir ada sejumlah persoalan yang ditemukan, salahsatunya pembuatan rumah Ibadah yang awal tahun di Bulan Juni sempat menimbulkan permasalahan atau konflik di tengah masyarakat untuk berlainan agama," ujar Kajari Kampar Suhendri yang juga didampingi Kasi Intel Silfanus.
Terkait dengan persoalan tersebut, sambung Kajari Suhendri, kita sepakat memberikan saran dalam pembangunan rumah ibadah setiap masyarakat umat beragama, "yakni wajib mengikuti syarat dan ketentuan dalam pembangunan rumah ibadah, dengan demikian tidak ada lagi kecemburuan bagi agama-agama lain, ketika akan mengurus rumah ibadah serta masyarakat tidak berasumsi miring terkait hal itu,” ungkapnya.
Ia pun berharap, Dengan adanya evalusi ini dapat mencegah terjadinya persoalan ditengah-tengah masyarakat, sehingga sebelum ada masalah Tim (PAKEM) sudah bisa mengambil langkah untuk menanggulanginya. Ia juga mengakui program tersebut belum berjalan dengan baik.
"Hal itu dikarenakan situasi pandemi covid-19, sehingga mempunyai sedikit kendala dalam mengsosialisasi kerukunan beragama disetiap wilayah Kabupaten Kampar, sebagian mata anggaran habis untuk kegiatan covid-19, sehingga sosialisasi kerukunan umat beragama tidak berjalan dengan baik,” tuturnya lagi.
Mengatasi hal tersebut, tambahnya Suhendri, pihak saat ini berupaya untuk berkordinasi dengan lembaga-lembaga dakwah lainya, baik di Pemerintahan maupun non Pemerintahan untuk memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat secara bersama-sama. Kita juga ajak lembaga-lembaga agama yang di masyarakat untuk bersama-sama memberikan sosialisasi, tutupnya. (Di/**)
