KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Aula Kantor Kejari Kampar, Kamis (29/10/2026), dilakukan langsung oleh Kepala Bapenda Kampar, Zamhur, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Dwianto Prihartono, S.H., M.H., serta disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah.
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga, terutama untuk memastikan pengelolaan pajak daerah berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
Perjanjian tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang diperbarui melalui sejumlah penyempurnaan dan penambahan materi sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan.
Melalui PKS ini, Bapenda Kampar akan mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Kejari Kampar melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.
Ruang lingkup kerja sama juga mencakup penanganan persoalan perpajakan daerah, mulai dari pemeriksaan pajak, penagihan piutang pajak, pelaksanaan penyitaan, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyelesaian gugatan, keberatan, dan banding.
Selain itu, Kejari Kampar dapat memberikan pertimbangan hukum melalui pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), audit hukum (legal audit), serta bantuan penyusunan produk hukum. Kejaksaan juga dapat berperan sebagai konsiliator, mediator, maupun fasilitator dalam penyelesaian sengketa.
Kepala Bapenda Kampar, Zamhur, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua institusi, sekaligus memperkuat pengamanan potensi penerimaan PAD, terutama dari sektor pajak daerah.
Menurutnya, dukungan dan pendampingan hukum dari Kejari Kampar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penagihan piutang pajak serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum perpajakan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kejari Kampar, Dwianto Prihartono, menegaskan kesiapan jajarannya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai mekanisme yang telah disepakati dalam perjanjian.
Pelaksanaan pendampingan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Bapenda Kampar. Kedua belah pihak juga berkomitmen menjaga kerahasiaan data wajib pajak sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan informasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Bapenda Kabupaten Kampar dan Kejaksaan Negeri Kampar. Acara diakhiri dengan penyerahan plakat kenang-kenangan sebagai simbol terjalinnya kerja sama dan komitmen kedua institusi.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Kampar berharap pengelolaan pajak daerah semakin tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Lebih dari itu, sinergi Bapenda dan Kejari diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kampar.
