Bupati Kasmarni Buka Asistensi IEPK 2026 Untuk Perkuat Integritas Birokrasi

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara resmi membuka kegiatan Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026 di Ruang Rapat Dang Merdu Kantor Bupati Bengkalis, Senin (08/06/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Bupati Bengkalis, Kasmarni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau atas dukungan, pendampingan, dan asistensi yang konsisten dalam mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, perwujudan birokrasi yang bebas korupsi menuntut penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkelanjutan.

"SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah sistem terpadu yang harus melekat menjadi budaya kerja dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah," tegas Bupati Kasmarni.

Melalui implementasi SPIP yang optimal, seluruh program kerja pemerintah diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta akuntabel guna melindungi aset daerah dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa penguatan sistem pengendalian korupsi harus didasari oleh kebutuhan mendasar untuk membangun birokrasi yang profesional, bukan hanya demi mengejar target indikator penilaian semata.

Dalam forum tersebut, Bupati Kasmarni turut memaparkan hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 oleh BPKP Riau. Saat ini, Kabupaten Bengkalis mencatatkan skor SPIP sebesar 2,872, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,866, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,378. Merespons capaian tersebut, Pemkab Bengkalis berkomitmen penuh melakukan berbagai pembenahan.

"Jadikan forum asistensi ini sebagai sarana evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada, sekaligus merumuskan solusi serta langkah perbaikan yang konstruktif demi tata kelola pemerintahan Bengkalis yang lebih baik," pesannya kepada seluruh kepala perangkat daerah.

Kegiatan krusial ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Riau Agung Tri Kartiwan beserta tim, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Inspektur Daerah Bengkalis Radius Akima, para Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kabupaten Bengkalis. (Inf/Rhmt)