TIM KJFD Kebijakan Publik dan Governansi FISIP UNRI Lakukan Pengabdian Kepada Masyarakat

SIAK - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penerapan Model Deliberatif dalam Perumusan Peraturan Desa" berlangsung di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, (16//10/24).

Kegiatan ini dipimpin oleh Prof. Dr. Sujianto, M.Si, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD) Kebijakan Publik dan Governansi, Universitas Riau.

Turut serta dalam kegiatan tersebut Dr. Hasim As’ari, S.Sos., M.Si, Hafzana Bedasari, S.Sos., M.Si, dan Masrul Ikhsan, S.Sos., M.Si.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat desa, seperti Penghulu Kampung Sungai Tengah, Ibu Mesti Maimunah, Kerani Kampung Sungai Tengah Bapak M. Jamaludin, Kepala Bapekam Bapak Mualimin, Kepala dusun, para ketua RW, serta Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sabak Auh, Bapak Waryono.

Dalam kegiatan ini, para akademisi bersama masyarakat membahas pentingnya model deliberatif dalam proses perumusan peraturan desa. Model deliberatif adalah pendekatan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait kebijakan desa/kampung. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga Kampung Sungai Tengah.

Prof. Dr. Sujianto, M.Si, menjelaskan bahwa penerapan model deliberatif akan membantu menciptakan kebijakan desa/kampung yang lebih inklusif dan transparan serta suatu kampung harus memiliki ciri khas yang unik dibandingkan dengan kampung lainnya.

“Melalui pendekatan ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Kami berharap, perumusan peraturan desa dapat dilakukan secara partisipatif, sehingga lebih banyak suara masyarakat yang didengarkan dan diperhatikan,” ujar Prof. Sujianto.

“Kami melihat bahwa Kampung Sungai Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan peraturan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat ditingkatkan. Hal ini juga dapat meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang dihasilkan,” ujar Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si lagi.

Penghulu Kampung Sungai Tengah, Ibu Mesti Maimunah, mengapresiasi inisiatif dari tim dosen dalam kegiatan ini.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Melalui diskusi dan pelatihan ini, kami jadi lebih memahami pentingnya melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Ini akan membantu kami membuat peraturan desa yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga Kampung Sungai Tengah," ujarnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif yang melibatkan para peserta, termasuk kepala dusun dan ketua RW. Para peserta diajak untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka dalam mengelola masalah di desa, serta bagaimana peraturan yang dihasilkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kampung Sungai Tengah dapat menjadi contoh dalam penerapan model deliberatif untuk perumusan peraturan desa di wilayah lainnya. Hal ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam mendorong tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.***