KAMPAR - Aksi Lanjutan Jilid II bentuk kekecewaan terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang dijadwàlkan Aliansi Masyarakat Peduli Jeritan Rakyat (AMPJR) pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 akhirnya ditunda pada Senin 22 November 2021 mendatang.
Hal ini di karenakan Aliansi Masyarakat Peduli Jeritan Rakyat mendengar informasi Kepala Dinas Kesehatan Kampar masih di luar Kota dan di dapatkan Informasi Senin mendatang baru masuk kantor.
Dari informasi yang didapat kegiatan aksi pada hari Senin mendatang tidak mendapat izin berdasarkan surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kampar Nomor B/598/XI/2021/Sat Intelkam. Perihal Penolakan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) mengingat masa Pandemi Covid 19.
Fauzul Azmi selaku Korlap mengatakan, walaupun belum dapat Izin aksi tetap akan dilakukan pada tiga lokasi.
"Kegiatan Aksi damai akan tetap kita lakukan di tiga tempat, yakni kantor Dinas Kesehatan Kabupatrn Kampar, Kantor Bupati, dan Kantor BPJS Kampar,"kata Fauzul Jumat (19/11/2021).
Jika aksi jilid II ini belum juga membuahkan hasil tambah Fauzul, maka Aliansi Masyarakat Peduli Jeritan Rakyat akan bersurat Ke DPRD Kabupaten Kampar Komisi II untuk Hearing /Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan masyarakat yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan masyarakat yang kategori miskin mengunakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) diduga masih di pungut biaya di Puskesmas Gunung Bungsu XIII Koto Kampar.
"Kalau aksi kali ini belum membuahkan hasil juga kita akan membawa persoalan ini ke DPRD Kampar untuk di Hearingkan,"imbuhnya.
Fauzul berharap agar DPRD Kampar nantinya bisa menghadirkan pihak - pihak terkait permasalaham ini untuk hadir di RDP tersebut.
"Di RDP nanti kita berharap semua pihak terkait dapat dihadirkan dan Uang masyarakat (Pasien) yang sudah diambil bisa segera dikembalikan," harapnya.
(Dir)
