TERKINI
Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI Berikan Arahan, Jadi Penguat Kinerja Kanwil Ditjendpas RiauTim PBM LPPM Universitas Riau Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kelompok Tani Guyup RukunDinilai Gagal, GMNI Bengkalis Minta Bupati Evaluasi TAPD dan Ketua TAPD MundurNetty Mindrayani Siap Jalankan Amanah sebagai Plt. Ketua JMSI KamparPerkuat Sinergi, Kalapas Kelas IIA Pekanbaru Jalin Koordinasi dengan BNN dan Pengadilan NegeriMenteri Imigrasi dan Imipas RI Berikan Arahan Virtual ke Kanwil Ditjenpas RiauJelang Hari Keselamatan Berlalu Lintas 2026, Polantas Karib Rangkul Ojol: Edukasi KeselamatanTHM Menjamur, LSM Bara Api Desak Gubri dan Pemko Bongkar Izin Hollywood - DragonPenanganan Karhutla di Kampar Dilaporkan Kondisi Nol Hotspot Titik Panas Berkat KerjasamaDPC GMNI Bongkar Penyebab Tunda Bayar Bengkalis: Utang Rp923,9 Miliar Bebani APBD 2024-2026Pemadaman Titik Api di Lahan Desa Rimbo Panjang, Bupati Didampingi Wabup Turun LangsungPekan Ceria Didikan Subuh, Tingkatkan Semangat dan Kreativitas Anak di Desa Renak Dungun

Legislator-Minta-Laporkan-Jika-Ada-WNA-Masuk

Legislator-Minta-Laporkan-Jika-Ada-WNA-Masuk

- Legislator Riau dari Fraksi PKS, Markarius Anwar minta pada masyarakat untuk laporkan jika mengetahui ada Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Riau. Terutama daerah pesisir yang langsung berbatasan dengan negara luar.

"Kita siap terima aduan, laporkan ke kita, pasti akan kita tindak lanjuti ke pihak terkait. Atau bisa juga masyarakat langsung laporkan pada pihak terkait. Ini upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19," sebutnya, Rabu (01/04/2020).

Lebih jauh disampaikan Dapil Pelalawan-Siak ini, upaya ini juga sesuai instruksi Presiden secara Nasional.   Tinggal lagi bagaimana perangkat daerah dalam menjalankannya.  

"Ini perlu pengawasan dari kita semua dalam menjalankannya. Jangan serahkan saja pada pihak keamanan," katanya juga berharap.

Disampaikan juga oleh anggota Komisi I DPRD Riau ini, apa yang sudah digariskan oleh Pemerintah Pusat terkait pelarangan WNA masuk ke tanah air,  tapi ternyata di daerah tidak berjalan dengan baik.  

"Kita tidak mau juga kebijakan pusat ini tidak berjalan atau tidak diimplementasikan oleh pemerintah daerah," tambahnya. (MCR)