TERKINI
Anggota DPRD Kampar, Hendri Domo Dorong Pacu Sampan Buluh Cina Berpotensi Jadi Event NasionalWabup Kampar, Misharti Resmi Buka Pacu Sampan Buluh Cina, Dorong Jadi Event Wisata NasionalSiapkan Dukungan Modal UMKM Rp40 Juta, Wabup Kampar, Misharti Dorong Produk Lokal Masuk Ritel ModernCegah Narkoba Sejak Dini, Wabup Misharti Ajak Pelajar SMP V Tambang Jadi Generasi Anti NarkobaWabup Misharti Serahkan CSR Rp25,58 Juta dari PT Riau Petroleum Mahato untuk Sarana KeagamaanHadiri Gala Dinner Hari Santri Nasional 2026 di Dumai, Wabup Kampar, Misharti Dorong SinergiBAZNAS Kampar Salurkan Zakat untuk Masyarakat, Total Bantuan RTLH Tembus Rp1,12 MiliarUstadz Abdul Somad Gelorakan Semangat 1.900 WB Lapas Pekanbaru Lewat Tablig AkbarDisbunnak Keswan Kampar Perkuat Peran 31 KTPA untuk Cegah Kebakaran Lahan dan KebunKetua PGRI Kampar, Misharti Dorong Sekolah Kembangkan Keunggulan dan InovasiDialog di RRI Pekanbaru, Wabup Kampar Misharti Dorong Pacu Sampan Buluh Cina Jadi Ikon Wisata BudayaWorkshop Kompetensi Kepsek, Wabup Kampar, Misharti Dorong PGRI Jadi Motor Penggerak Mutu Pendidikan

Legislator-Minta-Laporkan-Jika-Ada-WNA-Masuk

Legislator-Minta-Laporkan-Jika-Ada-WNA-Masuk

- Legislator Riau dari Fraksi PKS, Markarius Anwar minta pada masyarakat untuk laporkan jika mengetahui ada Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Riau. Terutama daerah pesisir yang langsung berbatasan dengan negara luar.

"Kita siap terima aduan, laporkan ke kita, pasti akan kita tindak lanjuti ke pihak terkait. Atau bisa juga masyarakat langsung laporkan pada pihak terkait. Ini upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19," sebutnya, Rabu (01/04/2020).

Lebih jauh disampaikan Dapil Pelalawan-Siak ini, upaya ini juga sesuai instruksi Presiden secara Nasional.   Tinggal lagi bagaimana perangkat daerah dalam menjalankannya.  

"Ini perlu pengawasan dari kita semua dalam menjalankannya. Jangan serahkan saja pada pihak keamanan," katanya juga berharap.

Disampaikan juga oleh anggota Komisi I DPRD Riau ini, apa yang sudah digariskan oleh Pemerintah Pusat terkait pelarangan WNA masuk ke tanah air,  tapi ternyata di daerah tidak berjalan dengan baik.  

"Kita tidak mau juga kebijakan pusat ini tidak berjalan atau tidak diimplementasikan oleh pemerintah daerah," tambahnya. (MCR)