HatamiNews, - Kemenkominfo melakukan throttling atau pelambatan akses/ bandwith internet di Papua pada Senin (19/8) dan diblokir mulai Rabu (21/8).
Unggul mengatakan pihaknya akan menyerahkan somasi kepada Kemenkominfo agar segera membuka akses jaringan internet.
"Aksi solidaritas penyerahan surat somasi atau teguran kepada Kemenkominfo RI untuk segera mencabut pemblokiran akses internet sesegera mungkin di Papua dan Papua Barat," jelasnya.
Unggul memperkirakan setidaknya akan ada ratusan peserta dalam aksi ini.
"Ratusan kira-kira saya tak tahu persis, 18 organisasi kalau 20 per organisasi sudah hampir 400 orang. Belum ditambah massa orang asli Papua," ucapnya.
Ia menjelaskan aksi demo dipicu oleh pemblokiran akses internet yang telah berlangsung sejak Rabu. Menurutnya, keputusan Kominfo tersebut sangat merugikan dari sisi transparansi dan melanggar hak digital masyarakat Papua.
Akibatnya, Unggul menyebut masyarakat Papua tidak bisa mencari sumber informasi atas keselamatan sanak saudara dan keluarga mereka karena jaringan internet lumpuh.
"Tentu langkah ini sangat merugikan dan berbahaya dari aspek transparansi, melanggar hukum dan apalagi standar hak asasi manusia untuk hak digital kita," ucapnya.
SAFEnet sebelumnya juga telah mengeluarkan petisi online melalui change.or untuk meminta pemerintah kembali menyalakan internet di Papua dan Papua Barat.
Sejumlah organisasi yang ikut dalam aksi ini antara lain SAFEnet, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia, Yayasan Pusaka, Asia Justice and Rights (AJAR), ELSAM, Protection International Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBh Pers, Yayasan Satu Keadilan, Federasi KontraS, UNIPA Manokwari, WALHI, Papua Itu Kita, Vivat Indonesia, Greenpeace. (red)
