PEKANBARU – Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 Persen di Wilayah Kerja Provinsi Riau yang diselenggarakan di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/6/2026).
Rapat koordinasi ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mengevaluasi tata kelola pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas).
Acara dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo. Hadir pula Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala BPKP Provinsi Riau Dr. Evenri Sihombing, serta jajaran Kepala Daerah se-Provinsi Riau.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menyampaikan bahwa intervensi KPK di Provinsi Riau bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola PI 10 persen. Hasil deteksi dari KPK diharapkan menjadi instrumen evaluasi bersama untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah penghasil migas secara adil dan akuntabel melalui penguatan data serta sinergi lintas sektoral.
Merespons paparan tersebut, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh KPK RI. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjadikan data deteksi tersebut sebagai dasar perbaikan regulasi dan tata kelola PI 10 persen bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota.
Di sela rapat, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni memanfaatkan momentum ini untuk mendorong keterlibatan strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis, yakni PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ).
Di hadapan perwakilan KPK RI dan jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, Kasmarni meminta agar PT BLJ diberikan porsi dan ruang kontribusi yang lebih luas.
“Kami berharap ke depan PT BLJ dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan strategis sektor migas. Dengan keterlibatan yang lebih besar, keberadaan BUMD ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis,” tegas Kasmarni.
Guna mengawal agenda strategis ini, Bupati Bengkalis didampingi tim delegasi yang kuat, di antaranya Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala Bapenda Muhammad Thaib, Kadis Kominfotik Agus Sofyan, Kepala BPKAD Aready, Kepala Bappeda Rinto, Kepala DPMPTSP Khairi Fahrizal, Sekretaris Inspektorat Daerah Dedy Kurniawan, Kabag Hukum Mohd. Fendro Arrasyid, Kabag Perekonomian Asnurial, dan Kabag Prokopim Syafrizal. (Inf/Rhmt)
