BENGKALIS – Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri menegaskan bahwa dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan publik, harus benar-benar memperhatikan enam prinsip utama.
Penegasan ini disampaikan saat membuka kegiatan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dan penilaian mandiri Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Rabu 9 Juli 2025, di Ruang Hang Tuah lantai II Kantor Bupati Bengkalis.
Dalam sambutan tertulis Bupati Bengkalis yang dibacakan Johansyah Syafri, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen besar untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Presiden RI. Hal ini terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui penguatan tata kelola pelayanan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Johansyah menyampaikan, seluruh perangkat daerah dan aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Bengkalis diminta memperhatikan enam prinsip dalam pelayanan publik:
Sederhana – Standar pelayanan harus mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya yang terjangkau, baik bagi masyarakat maupun penyelenggara.
Partisipatif – Penyusunan standar pelayanan harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait agar tercipta keselarasan dan hasil atas dasar komitmen bersama.
Akuntabel – Standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
Berkelanjutan – Standar pelayanan harus senantiasa diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
Transparan – Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas.
Adil – Standar pelayanan harus menjamin akses yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status ekonomi, lokasi geografis, ataupun perbedaan kemampuan fisik dan mental.
“Kami menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan setara kepada masyarakat,” ujar Johansyah.
Ia juga menambahkan, kegiatan ini menjadi sarana evaluasi internal penyelenggara pelayanan, agar dapat mengukur kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta staf perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah. (Inf/Rhmt)
