TERKINI
Dampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan SawitDari Kampar ke Senayan, Abdul Hamid Serap Aspirasi Masyarakat dan Mahasiswa, Siap Suarakan di PusatLBH Lembayung Adil Negeri Dampingi Ari, Siapkan Langkah Hukum atas Persoalan Lahan di Desa SekodiPemkab Rohil Matangkan Persiapan Kedatangan 3 Menteri, Launching SPBUN dan Ekspor Perdana ke MalaysiBerikut Nama dan Posisi 29 Pejabat Pemkab Kampar yang Baru Dilantik Sekda KamparPerkuat Kepemimpinan Daerah, Misharti Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA di KalimantanBapenda Kampar Bebaskan 3.226 BPHTB untuk MBR, Kampar Salurkan Stimulus Lebih dari Rp13 Miliar

JAMDATUN Kejagung Gelar FGD, Terkait Kewenangan TUN Dalam Mengadili Keputusan dan Tindakan Pejabat

JAMDATUN Kejagung Gelar FGD, Terkait Kewenangan TUN Dalam Mengadili Keputusan dan Tindakan Pejabat

JAKARTA - Jaksa Agung Muda (JAM) Perdata Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Feri Wibisono membuka kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Hotel Arosa Jakarta, Rabu (23/11/22).

Dimana, tema diangkat "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili keputusan dan tindakan pejabat Tata Usaha Negara".

Adapun yang menjadi narasumber, Hakim agung Kamar TUN Dr. H. Yosran SH,. M.Hum dan ahli hukum TUN Prof. Dr. Gede Panjta Astawa.

Kegiatan itu dihadiri oleh para Direktur, Para Kordinator, seluruh jajaran Jamdatun beserta para Wakil Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia yang diikuti secara daring, bertempat di kantor masing masing.

Pada kesempatan itu, JAM Datun Feri Wibisono dalam paparannya mengatakan, bahwa untuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) khususnya di daerah sangat perlu dengan berkaitan dengan ini, sehingga kemudian semakin tinggi penguasaannya.

"Langkah langkah ke depan untuk perkara TUN untuk seorang JPN, bukan hanya fokus saja menangani perkaranya, tapi JPN memberikan advice kepada daerah dan Stakeholder," kata JAM Datun Feri Wibisono dalam paparnya.**