TERKINI
Jelang Hari Keselamatan Berlalu Lintas 2026, Polantas Karib Rangkul Ojol: Edukasi KeselamatanTHM Menjamur, LSM Bara Api Desak Gubri dan Pemko Bongkar Izin Hollywood - DragonPenanganan Karhutla di Kampar Dilaporkan Kondisi Nol Hotspot Titik Panas Berkat KerjasamaDPC GMNI Bongkar Penyebab Tunda Bayar Bengkalis: Utang Rp923,9 Miliar Bebani APBD 2024-2026Pemadaman Titik Api di Lahan Desa Rimbo Panjang, Bupati Didampingi Wabup Turun LangsungPekan Ceria Didikan Subuh, Tingkatkan Semangat dan Kreativitas Anak di Desa Renak DungunPuncak HUT RI ke-81 di RW 03 Keramat Sakti Berlangsung Meriah, Dihadiri Anggota DPR RI, Syahrul AidiMerah Putih Berkibar di Senja Hari, Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Rokan Hulu Berjalan SuksesKhidmat dan Megah, Pemkab Rokan Hulu Gelar Upacara Puncak Peringatan HUT RI ke-81Upacara Bendera Peringatan HUT RI Ke-81 Tahun 2026 Dipimpin Bupati Kampar, YuzarDesa Pulau Sarak Meriahkan Hari Kemerdekaan Dengan Pawai dan Santunan Anak Yatim Serta Makan BersamaFestival Anak Sholeh Digelar Mahasiswa KKN IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Dorong Generasi Islami

Zalka Putra Anggota DPRD Kampar Resmi Dipecat, Ini Penjelasan Ketua DPD PKS Kampar

Zalka Putra Anggota DPRD Kampar Resmi Dipecat, Ini Penjelasan Ketua DPD PKS Kampar
Foto Ketua DPD Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Kampar Tamarudin saat dijumpai awak media di Kantor DPD PKS diruang kerjanya, Senen (14/02/2022).

KAMPAR - Anggota DPRD Kampar Zalka Putra dari Fraksi akhirnya di pecat. Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan khususnya pada pelanggaran kode etik selaku seorang anggota Dewan.

"Benar saudara Zaka Putra sudah secara resmi dipecat sebagai anggota DPRD Kampar sesuai dengan surat yang dikeluarkan DPP PKS sekitar dua minggu yang lalu," kata Ketua DPD Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Kampar Tamarudin saat dijumpai awak media di Kantor DPD PKS diruang kerjanya, Senen (14/02/2022).

Lebih lanjut, Pria yang akrab dipanggul Onga Tamarudin itu mengatakan, bahwa pemecatan ini terkait dari hasil evaluasi yang dilakukan Dewan Etik Daerah Partai PKS Kampar yang diusulkan ke DPW untuk diteruskan ke DPP terkat pelanggaran kode etik.

"Evaluasi ini terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Zalka Putra, yang sebelumnya juga telah dilakukan peringatan - peringatan secara lisan, namun tidak diindahkan oleh yang bersangkutan sehingga kita teruskan ke proses selanjutnya," ujar Tamar.

Pelanggaran kode etik, katanya, yang dimaksud diantaranya tingkat absensi kehadirannya yang sangat minim.

Sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjalankan amanah kedewanannya dengan baik.

Disinggung soal isu dugaan bahwa yang bersangkutan mempunyai prilaku sex yang menyimpang (penyuka sesama jenis), Tamar menyebut bahwa ini adalah salah satu bahan pertimbangan.

"Ya ini memang menjadi salah satu bahan pertimbangan kami, terlepas belum atau sudah terkonfirmasinya persoalan tersebut, namun cukup berdampak pada citra partai," ungkap Tamar lagi.

Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), Tamarudin menuturkan, bahwa saat ini dalam proses, setelah keluar surat dari DPP kita langsung meneruskan ke DPRD.

"DPRD sudah meneruskan ke KPU dan sudah mendapat persetujuan dari KPU, dan saat ini posisi proses itu sudah di Setwan menunggu persetujuan Gubernur," pungkas Tamar.**