TERKINI
GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di RiauWabup Kampar, Misharti Buka Sosialisasi P4GN dan PN 2026 di MAN 2 KamparBupati dan DPRD Kampar Perkuat Sinergi, Matangkan Renja, Propemperda dan APBD 2027Plt Kadis PUPR Kampar Dampingi Bupati Tinjau Drainase, Pastikan Antisipasi Banjir Berjalan OptimalDampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan Sawit

Selain Oknum Jaksa, LSM dan Pengaku Wartawan juga Peras Kepala SMPN di Inhu

Selain Oknum Jaksa, LSM dan Pengaku Wartawan juga Peras Kepala SMPN di Inhu
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Riau Taufik Tanjung

 5 oknum jalsa dan seorang pegawai tata-usaha dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat diduga memeras 63 Kepala SMPN se- Indragiri Hulu (Inhu). Mereka dikabarkan minta dana Rp1.4 miliar agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS tak diganggu.

Atas tindakan tersebut 5 oknum jaksa dan seorang pegawai TU Kejari Rengat tersebut tak sekedar terancam sanksi dari kesatuannua, tapi juga pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa 63 Kepala SMPN untuk menyelidiki kasus tersebut.

Faktanya, para Kepala SMPN di Inhu tersebut ternyata tak hanya jadi obyek pemerasan oknum jaksa, tetapi juga oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan orang-orang yang mengaku wartawan.
Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau Taufik Tanjung saat berbincang dengan riauterkini di Pekanbaru, Jumat (14/8/20).

"Setahu saya sudah ada oknum LSM yang turut diperiksa Kejati Riau karena diduga terlibat dalam pemerasan Kepala SMP di Inhu," ujar Taufik.

Untuk menegakan hukum.sekaligus memberi efek jera agar ke depan para kepala sekolah bisa bekerja dengan tenang, tanpa ada pihak-pihak yang mengganggu, para guru akan melaporkan oknum LSM dan pengaku wartawan ke Polda Riau.

"Kami sudah merencanakan melaporkan oknum LSM ke Polda Riau. Kemungkinan awal pekan depan," tuturnya.

Hanya saja ketika ditanya berapa orang oknum LSM dan pengaku wartawan yang akan dilaporkan dan berapa banyak uang yang telah didapat mereka dari memeras Kepala SMPN, Taufik belum bersedia mengungkap.

"Masih dalam pengumpulan data. Biar lengkap dulu. Nanti aka kita kabari saat melapor ke Polda Riau," demikian penjelasan Taufik.

Sumber: RTC