Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau butuh kepastian terkait ketersedian anggaran untuk merealisasikan DAK (Dana Alokasi Khusus), guna menghindari terjadinya kekeliruan, dan tunda bayar kepada para pengembang.
"Kami membutuhkan kepastian dari pihak penyedia anggaran agar realisasi sumber dana ini bisa terserap secara maksimal. Karena sejauh ini untuk realisasi tingkat provinsi tidak ada persiapan berarti," ungkap Gubri Syamsuar, Kamis (13/8/2020).
"Sebenarnya kami hanya butuh kepastian soal ketersediaan anggarannya. Seperti kemarinkan DAK ini kurang. Jangan nanti setelah kita tender, duitnya tak ada. Yang penting ada kepastian anggaran saja," terangnya.
Ia menyampaikan, bahwa sepanjang kepastian anggaran ada, maka Pemprov Riau lebih leluasa menentukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dan merujuk pada ketentuan yang berlaku.
"Selama ini, berjalannya DAK sesuai terget memang sangat diharapkan. Dan alhamdulillah sejauh ini kalau yang berkaitan dengan DAK, kita tak pernah bermasalah," ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Bahktaruddin mencatat, serapan anggaran untuk dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp4,076 miliar dari Pagu Anggaran (alokasi anggaran yang di tetapkan) sebesar Rp6,074 miliar.
"Sementara itu, untuk realisasi dana alokasi khusus (DAK), realisasinya mencapai Rp5,099 miliar dari pagu anggaran Rp8,486 miliar. Lalu DAK fisik realisasinya mencapai Rp250 juta dari pagu anggaran Rp1,5 miliar. Kemudian untuk Dana Insentif Daerah (DID) realisasinya sudah mencapai di angka Rp241 juta dari pagu anggaran Rp384 juta," tukasnya.
"Selanjutnya untuk DAK nonfisik realisasinya sudah mencapai Rp1,927 miliar dari pagu anggaran Rp3,207 miliar. Sedangkan untuk realisasi dana desa realisasinya mencapai Rp781 juta dari pagu Rp1,453 miliar. Secara keseluruhan dari total dana transfer ke daerah dan dana desa triwulan II tahun 2020 sebesar Rp21,183 miliar realisasinya sudah mencapai diangka Rp12,377 miliar," pungkasnya.
