TERKINI
GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di RiauWabup Kampar, Misharti Buka Sosialisasi P4GN dan PN 2026 di MAN 2 KamparBupati dan DPRD Kampar Perkuat Sinergi, Matangkan Renja, Propemperda dan APBD 2027Plt Kadis PUPR Kampar Dampingi Bupati Tinjau Drainase, Pastikan Antisipasi Banjir Berjalan OptimalDampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan Sawit

Kejati Riau Tahan 2 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi di Disdik Riau

Kejati Riau Tahan 2 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi di Disdik Riau

-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi dan Multimedia. Bahkan keduanya sudah ditahan, Senin 20 Juli 2020 sore.

Kedua tersangka yang mengenakan rompi oranye, tampak dibawa menggunakan mobil tahanan dari kantor Kejati Riau, Senin sore. Masing-masing tersangka ini, berinisial HT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT AJM cabang Riau, berinisial RD.

Kajati Riau Mia Amiati mengatakan, pihaknya telah menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kegiatan itu bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018 lalu.

Adapun dalam pelaksanaannya, adalah pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dengan nilai sebesar Rp23,5 miliar. Untuk tersangka HT, yang merupakan oknum PNS ini diduga tidak melakukan survei harga pasar dalam kegiatan pengadaan, mesti pelaksanaanya menggunakan e-kalatog.

HT lalu diduga menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan pesanan broker, melakukan pengadaan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga, serta menerima gratifikasi dan fasilitas dari pihak ketiga. "Untuk tersangka RD, perbuatannya bersekongkol menentukan spesifikasi barang dengan tersangka HT," yakin Mia Amiati dalam jumpa persnya.

Masih terkait ini, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Hilman Azazi mengatakan, pihaknya telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka. Penahanan itu dilakukan selama 20 hari ke depan dalam tahap penyidikan, sebelum nantinya masuk ke ranah peradilan.

Sejuah ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi dan memintai keterangan tiga saksi ahli. "Saat ini, kami juga mendalami adanya aliran dari pihak lain untuk memuluskan kegiatan ini. Itu masih kami gali lagi," tutupnya.



 

Sumber: riau1