ROHIL – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada sektor administrasi kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Rohil.
Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, meninjau langsung pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung proses perekaman dan validasi identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian berbasis digital agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih tertib, efisien, dan akuntabel.
TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Digital
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, S.H., menyambut baik kunjungan Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.
Ia menjelaskan bahwa penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian secara digital, termasuk dalam memenuhi kebutuhan administrasi kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Dengan sistem tersebut, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap prosedur manual.
BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital
Sementara itu, Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari upaya validasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.
Menurutnya, validasi identitas digital menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung tertib administrasi kepegawaian, khususnya dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.
Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur sekaligus mempermudah proses pelayanan bagi pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.
Kendala Jaringan Sempat Terjadi
Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengungkapkan bahwa sempat terjadi kendala jaringan yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit, khususnya saat proses pengambilan data.
Meski demikian, kendala tersebut berhasil diatasi sehingga kegiatan tetap berjalan. Ia menyebut kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta koordinasi teknis menjadi faktor pendukung kelancaran pelaksanaan perekaman.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR
Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Aplikasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak kepegawaian secara digital, sehingga data dan berbagai proses administrasi dapat dikelola secara lebih sistematis dan terintegrasi.
Melalui penerapan TTE dan optimalisasi aplikasi SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data kepegawaian, serta mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan sistem kerja pemerintahan dengan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin mengandalkan layanan digital.
