TERKINI
GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di RiauWabup Kampar, Misharti Buka Sosialisasi P4GN dan PN 2026 di MAN 2 KamparBupati dan DPRD Kampar Perkuat Sinergi, Matangkan Renja, Propemperda dan APBD 2027Plt Kadis PUPR Kampar Dampingi Bupati Tinjau Drainase, Pastikan Antisipasi Banjir Berjalan OptimalDampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan Sawit

Bupati Rohul Anton ikuti Rakor Penyelenggara Pemerintah Daerah secara Virtual

Bupati Rohul Anton ikuti Rakor Penyelenggara Pemerintah Daerah secara Virtual

Rohul - Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM bersama asisten I Setda Rohul H. Fhatanalia Putra, S,Sos, dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Rohul mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Rohul, Senin, (17/3/2025).

Rapat dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian dari Sasana Bakti Kemendagri ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Sinergi Tugas Dan Fungsi Di Bidang Agraria/Pertanahan, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi Dan Informasi Geospasial, Serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Pembangunan 3 Juta Rumah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, katakan penanganan masalah reformasi agraria perlu didukung dengan kolaborasi dan kerjasama yang terintegrasi dengan semua kepala daerah.

Salah satunya yaitu pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang setiap pengadaan tanah penlok ditentukan oleh para kepala Daerah. Menurutnya, kepala gugus tugas reformasi agraria adalah Gubernur/Bupati/Walikota (Diskominfo Rohul/hnf).