BENGKALIS - Tim Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD) dari bidang birokrasi dan pengembangan SDM prodi Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Riau telah sukses melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan pengabdian bertema "Kolaborasi Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Menuju Wisata Kategori Maju di Desa Tanjung Punak" ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor Desa Tanjung Punak Rupat Utara.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk unsur aparatur desa, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua pokdarwis, ketua penggerak sosial, serta warga yang aktif terlibat dalam pengelolaan sektor wisata.
Pulau Rupat termasuk ke dalam Kawasan Strategi Pariwiata Nasional (KSPN) dan Desa Tanjung Punak termasuk ke dalam salah satu pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Bengkalis.
Desa ini memiliki potensi luar biasa dalam wisata, terutama dengan pantai indahnya yang terkenal dengan nama Pantai Tanjung Lapin.
Potensi ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang datang ke desa ini.
Selain pantai yang menawan, desa ini juga menggelar event tahunan seperti Mandi Safar, Tari Zapin Api, dan menawarkan Hutan Mangrove.
Namun, saat ini pengelolaannya belum optimal akibat ketidakjelasan mengenai hak pengelolaannya.
Meskipun Pemerintah Daerah Bengkalis telah mengeluarkan SK Bupati No. 445/KPTS/VI/2021 yang menetapkan desa wisata di kabupaten tersebut dan Desa Tanjung Punak menjadi salah satu desa terpilih, realitas di lapangan belum selaras dengan harapan.
Diskusi antara pemerintahan desa dan stakeholder yang terlibat menghasilkan keinginan untuk kejelasan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata.
Mereka meminta pemerintah kabupaten Bengkalis untuk memberikan arahan sesuai dengan SK Bupati yang telah diterbitkan.
Kepala Desa Tanjung Punak, Asri juga mengungkapkan bahwa diperlukan kejelasan mengenai status pengelolaan DTW di Tanjung Punak.
Dalam akhir diskusi, Ketua Pengabdian, Dr. Abdul Sadad, S.Sos. M.Si, memberikan masukan bahwa solusi dapat ditemukan dengan membuka ruang diskusi antara pemangku kepentingan di desa dengan pemerintah kabupaten Bengkalis mengenai hak kelola DTW di Desa Tanjung Punak.
Dia juga menyarankan agar pemerintah Bengkalis mengembangkan strategi kolaboratif dengan semua stakeholder guna mempercepat pengembangan pariwisata unggulan di kabupaten tersebut.
"Dengan semangat kolaborasi, masyarakat Desa Tanjung Punak dan pemerintah kabupaten Bengkalis berupaya memastikan pengelolaan wisata yang lebih baik, berdaya guna, dan berkelanjutan," imbuhnya.
Melalui dialog yang terbuka dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Desa Tanjung Punak dapat mengoptimalkan potensi wisata yang dimilikinya untuk kemajuan bersama.***
