TERKINI
GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di RiauWabup Kampar, Misharti Buka Sosialisasi P4GN dan PN 2026 di MAN 2 KamparBupati dan DPRD Kampar Perkuat Sinergi, Matangkan Renja, Propemperda dan APBD 2027Plt Kadis PUPR Kampar Dampingi Bupati Tinjau Drainase, Pastikan Antisipasi Banjir Berjalan OptimalDampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan Sawit

DPRD Kota Pekanbaru Rapat Paripurna Mengesahkan Ranperda Covid-19

DPRD Kota Pekanbaru Rapat Paripurna Mengesahkan Ranperda Covid-19
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan covid-19 menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan covid-19 menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, (5/5).

Selain sebagai kebijakan yang harus diikuti Perda tersebut juga mengatur tentang regulasi sanksi pidana dan denda bagi pelanggarnya.

Pengesahan Perda diawali dengan penyampaian laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Ranperda perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19.Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal. 

Sedangkan dari kalangan eksekutif dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, bersama sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Hamdani mengatakan, dalam Perda penanganan covid-19 diatur tentang teguran dan sanksi administratif kepada para pelanggarnya. Diharapkan dengan adanya Perda itu bisa memberikan efek jera kepada masyarakat.

“Hari ini, Provinsi Riau menduduki peringkat 2 nasional kasus penularan covid-19. Tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi kita. Sebetulnya ini agak terlambat ya, karena memakan waktu 6 bulan Ranperda ini dibahas. Dan terakhir difinalisasi oleh Gubernur dan tim Pansus, baru bisa disahkan. Kita Berharap, ada penurunan penyebaran dan positif covid-19 di Pekanbaru. Dalam Perda diatur, penegasan kepada masyarakat salah satunya teguran dan sanksi administratif. Dendanya Rp100.000 bagi pribadi, dan Rp5 juta untuk pelaku usaha, namun harus ada surat teguran dulu baru bisa dijatuhkan sanksi,” katanya.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, menyampaikan terima kasih atas disahkannya Ranperda Penanganan covid-19 yang notabenenya merupakan Ranperda Inisiatif DPRD Pekanbaru.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang penanganan covid-19, maka Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menangani virus mematikan itu.

" Kita bersyukur, Ranperda penanganan covid-19 sudah disahkan menjadi Perda. Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Pekanbaru karena telah menginisiasi terbentuknya Perda Penanganan covid-19. Kita berharap, Perda ini segera disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau dari pemerintah, kita sudah banyak melakukan imbauan untuk mematuhi Protokol Kesehatan 4M, 3T dan vaksinasi covid-19,” tuturnya.

Perda penanganan covid-19 dibuat agar kebijakan penanggulangan wabah virus corona lebih komprehensif. Terlebih lagi, jumlah kasus penularannya di Pekanbaru cukup tinggi dalam dua pekan terakhir. (Galeri).