KAMPAR - Hari ini Sejumlah ratusan masyarakat Desa Tanjung Rambutan duduki Kantor Kepala Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar serta mengakibatkan seluruh kegiatan di Kantor Desa lumpuh total, Kamis (23/12/2021).
Pantauan wartawan dilokasi, Aksi ini dimulai pukul 8:30 Wib, tampak juga diikuti oleh kalangan pemuda serta ibuk-ibuk.
Salah seorang tokoh muda Desa Tanjung Rambutan, Ruspandi (30) kepada media menyampaikan, bahwa mereka sepakat dengan seluruh prosesi serta juga telah menuntut keadilan.
“Kami hari ini melakukan aksi damai, kami juga telah mendapat rekomendasi dari Wakil Ketua DPRD untuk menunda pelantikan. Ternyata himbaun itu tidak di indahi oleh bupati kampar dan tetap melantik calon nomor urut 2, nyata - nyatanya seluruh prosesi masih disengketa seluruhnya. Sesuai pemberitahuan kami kemaren, kami akan tetap duduki kantor desa sampai sengketa ini diselesaikan, jadi ini merupakan tuntutan masyarakat,” pungkas Ruspandi.
Ia mengatakan, kegiatan ini akan dilakukan sampai sengketa diselesaikan dan mereka menegaskan agar bupati harus tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil.
Agar kegiatan pelayanan masyarakat desa tanjung rambutan berjalan dengan baik, mereka berharap diangkatnya Pj. Tetapi mereka menginginkan Pj dari pihak kabupaten, tidak dari Desa ataupun Kecamatan.
Kemudian Ruspandi mengatakan bahwa masyarakat disini hanya menduduki Kantor Desa.
“Disini kita hanya makan,minum, karna ini rumah kita bang, dan kami akan menjamin tidak akan adanya kerusakan apapun, kami tidak akan anarkis,” ucapnya.
Sementara itu, Mutiara (46) juga mengatakan bahwa mereka disini tidak menerima keputusan Bupati karna kami telah menang di perbup, jadi bupati harus bertanggung jawab tentang hal ini.
“Kami disini butuh keadilan, karna kami telah di zolimi,” ujarnya.
Tampak disekitar Kantor Desa, sejumlah TNI, kepolisian, Satpol PP dan keamanan lainnya bersiaga.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Rambutan melalui Kasi Perencanaan Desa Tanjung Rambutan, Herizal S.Hut kepada media berharap aksi untuk menduduki kantor kepala desa itu bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan.
“Pada hari ini Aksi menduduki Kantor Desa ini bukan solusi terbaik, karena menduduki kantor desa bisa menghalangi pelayanan kepada masyarakat. Jika ada pihak yang merasa dirugikan silahkan melalui jalur hukum yang ada,” pungkas Heri.***
