TERKINI
GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di RiauWabup Kampar, Misharti Buka Sosialisasi P4GN dan PN 2026 di MAN 2 KamparBupati dan DPRD Kampar Perkuat Sinergi, Matangkan Renja, Propemperda dan APBD 2027Plt Kadis PUPR Kampar Dampingi Bupati Tinjau Drainase, Pastikan Antisipasi Banjir Berjalan OptimalDampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan Sawit

Marudut-Pakpahan-Minta-Satpol-PP-Tertibkan-Perusahaan-Gudang-Pupuk-yang-Tidak-Berizin

Marudut-Pakpahan-Minta-Satpol-PP-Tertibkan-Perusahaan-Gudang-Pupuk-yang-Tidak-Berizin

SIAK. Superriau.com -
Diduga salah satu gudang pupuk yang berlokasi di Desa Pinang Sebatang Timur tidak memiliki izin beroprasi yang dimana selama ini sudah hampir delapan tahun beroprasi hingga saat ini belum ada izin sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Siak.

Pernyataan itu disampaikan oleh salah satu anggota Dprd Siak Marudut Pakpahan, SH pada komentarnya terkait salah satu pemberitaan media online tentang Kasad Pol PP tertibkan sarang walet dikota Istana. Marudut sangat berharap jika hal yang sama dilakukan di salah satu perusahaan gudang pupuk yang tak ada izin. " Luar biasa Kasad Satpol PP tapi kalau Walet masih dapat di maklumi karena PAD nya masih ada ke Siak walaupun kecil. Yang luar biasa ada Perusahan gudang pupuk di Desa Pinang Sebatang Timur sudah delapan tahun beroperasi sampai sa'at ini izin tak ada. Ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Siak. " ujarnya dengan tegas

Ia juga menjelaskan jika terkait tidak ada izin Perusahaan Gudang Pupuk itu sudah pernah diundang dan dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Siak namun pihak perusahaan bersiakap keras tidak hadir. 
" Pemerintah Kabupaten Siak tak kan dapat menarik PAD kalau izin tak ada sementara jalan kita hancur ,  AMDAL nya juga tak ada di duga pencernaan lingkungan di sungai Siak,  belum lagi Siak kesulitan dengan dana bagi hasil dari pusat di karenakan harga minyak entah Dunia  terus menurun maka sebagai bentuk dan fungsi DPRD adalah pengawasan. Sudah kita laporkan ke Pemerintah Kabupaten Siak dan kita sudah undang perusahaan tersebut tidak hadir. Menurut undang - undang masyarakat juga mempunyai hak untuk mengawasi untuk itu mari kita sama - sama mengawasi karena kedaulatan ada di tangan rakyat ( Op )