TERKINI
Dampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan SawitDari Kampar ke Senayan, Abdul Hamid Serap Aspirasi Masyarakat dan Mahasiswa, Siap Suarakan di PusatLBH Lembayung Adil Negeri Dampingi Ari, Siapkan Langkah Hukum atas Persoalan Lahan di Desa SekodiPemkab Rohil Matangkan Persiapan Kedatangan 3 Menteri, Launching SPBUN dan Ekspor Perdana ke MalaysiBerikut Nama dan Posisi 29 Pejabat Pemkab Kampar yang Baru Dilantik Sekda KamparPerkuat Kepemimpinan Daerah, Misharti Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA di KalimantanBapenda Kampar Bebaskan 3.226 BPHTB untuk MBR, Kampar Salurkan Stimulus Lebih dari Rp13 Miliar

Terkait Dana Insentif Guru MDTA, Kakan Kemenag Kampar Keluarkan SE Larangan Pemotongan

Terkait Dana Insentif Guru MDTA, Kakan Kemenag Kampar  Keluarkan SE Larangan Pemotongan

KAMPAR – lenteranews.co, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Drs.H.Alfian MAg, mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Larangan Pungutan / Pemotongan Dana Insentif Guru PDTA, RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

Hal ini disampaikan melalui Kasi Pendidkan Diniyan dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kampar Drs.H.Muhammad Yamin, didampingi Humas Kemenag Kampar Gustika Rahman SPdI, hari senin (07/06/2021) diruang kerjanya.

Yamin menjelaskan, Surat Edaran tersebut telah ditandatangani oleh Bapak Kakan Kemenag Kampar pada tanggal 09 Mei 2021, dengan Nomor : 1060 tahun 2021. Surat Edaran ini dikeluarkan dalam rangka menghindari perbuatan Korupsi dan gratifikasi dalam pengelolaan dan penerimaan insentif guru MDTA/ PDTA.

Lebih lanjut, Yamin menjelaskan, SE ini menekankan bahwa dilarang adanya iuaran, pungutan, pemotongan dan lain sebagainya dalam bentuk apapun terhadap Guru PDTA, RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren, dalam rangka pendaftaran, pengusulan dan pencairan dana insentif Tahun Anggaran 2021.

"Jika ada yang menemukan indikasi pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, agar dapat melaporkannya kepada pihak berwajib atau pihak berwenang lainnya (Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, tutup Yamin. (**)

Sumber: Humas Kemenag Kampar