Gubernur Riau, Syamsuar, belum bisa memastikan kapan akan diresmikan tol Pekanbaru-Dumai (Permai), oleh Presiden Joko Widodo, pasalnya hingga saat ini permasalahan pembebasan lahan milik masyarakat dan perushaan, belum terselesaikan. Karena tidak ada kata sepakat baik dari pihak perushaan dalam hal ini SKK Migas, PT Chevron, dan lahan masyarakat yang bersetifikat.
Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan belum selesainya masalah ganti rugi lahan, karena persoalan jalan tol Permai ada dua kepemilikan hak di Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang 131 kilometer itu.
"Jadi hak pertama milik warga yang sudah memiliki sertifikat, dan kedua Barang Milik Negara (BMN) yang sudah didaftar oleh Chevron ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)," ujar Gubri, Rabu (2/9), usai mengasakan rapat beraama SKK Migas, dan BPN, di Kantor Gubernur Riau.
Dijelaskan Gubri, untuk pengerjaan fisik, jalan bebas hambatan yang memiliki enam pintu tol tersebut sudah selesai. Namun pihaknya akan menyelesaikannya bersama Kementrian PUPR. Dan dijadwalkan dalam waktu dekat Mentri PUPR akan menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Dan sebelum jalan tol Permai diresmikan terlebih dulu Menteri PUPR akan datang ke Riau melihat kesiapan jalan tol.
"Untuk fisik jalan tol Permai tidak ada masalah. Sudah selesai semua tinggal persoalan ganti rugi lahan, ini yang dikonsinyasi di Pengadilan. Tapi prosesnya tak bisa sebentar, karena kepemilikan tanah ada juga orang Jakarta. Ada rencana pak Menteri PUPR akan ke sini, baru nanti kita dapat gambaran soal bagaimana peresmian," tegas Gubri.
