TERKINI
Pencarian Pemuda Tenggelam Melompat di Jembatan Rantau Merangin, Dihentikan Tim Sar BPBD KamparLantik Pengurus IDI Bengkalis, Kasmarni: Keterbatasan Anggaran Bukan Alasan Turunkan PelayananMeriahkan HUT RI Ke-81, Desa Bukit Ranah Gelar Turnamen Voli Putri dan Berbagai Lomba RakyatBRK Syariah Bangkinang Pastikan Dana CSR Masjid di Kampar Cair Agustus 2026GOW Kampar Peringati HAN Tahun 2026, Dengan Gelar Berbagai Kegiatan Di UPT SDN 012 LangginiPembinaan LPKA Pekanbaru Berbuah Hasil, Mantan Anak Binaan Kini Sukses BekerjaMahasiswa KKN IAIN Datuk Laksemana Bengkalis dan Pemdes Gelar Aksi Penghijauan di Desa Tanjung KulimHujan Deras Rendam Pekanbaru, Dirlantas Polda Riau Turun Tangan Urai Kemacetan Bantu Pengendara MogoPemkab Rohil, KONI dan PSSI Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Sediakan Hidangan GratisDisbunnak Keswan Kampar Bantah Video Viral TikTok Terkait Jalan Produksi dan Bibit SawitHarga TBS Naik Lagi, Disbunnak Keswan Kampar Optimis Tingkatkan Kesejahteraan Petani LokalTingkatkan Kinerja Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas Riau Gelar Rapat Teknis

Fraksi PPP DPR-RI Minta Presiden Perhatikan Nasip Pegawai 18 Lembaga Yang di Bubarkan

Fraksi PPP DPR-RI Minta Presiden Perhatikan Nasip Pegawai 18 Lembaga Yang di Bubarkan

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syamsurizal meminta pemerintah memperhatikan nasib pegawai di 18 lembaga yang kini resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, perlu ada solusi kepada pegawai tersebut agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan pendapatan atas pembubaran 18 lembaga, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Perlu digarisbawahi tentunya pemerintah harus memperhatikan SDM atau pegawai pada lembaga yang dibubarkan jangan sampai terabaikan, karena ini berkenaan dengan profesi atau pekerjaan orang," kata Syamsurizal kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).

Kendati begitu, ia merespon positif keputusan untuk membubarkan 18 lembaga yang memang keberadaannya dinilai tidak efektif.

"18 Lembaga yang dibubarkan tentunya sudah melalui kajian yang mendalam dan dipertimbangkan dengan matang oleh Presiden Jokowi sehingga dinilai tidak efektif keberadaannya."

Dia menilai, pembubaran 18 lembaga sebagai upaya efektivitas kerja pemerintahan sekaligus pengurangan beban anggaran pemerintah di tengah Pandemi Covid-19.

Baik dikarenakan kerjanya tidak terlalu urgen ataupun dikarenakan lembaga tersebut cakupan kerjanya berbenturan dengan lembaga lain," ujarnya.

Sumber: Suara.com