KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar. Kamis (30/04/26).
Agenda ini merupakan tahap akhir dari pemeriksaan lapangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025.
Mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, rapat dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si. Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini bertujuan untuk mendengarkan penyampaian poin-poin perbaikan dari tim pemeriksa.
Dalam arahannya, Pj Sekda Ardi Mardiansyah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk segera merespons dan melengkapi dokumen yang diperlukan.
Ia menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan adalah prioritas utama demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Seluruh jajaran harus proaktif. Apa yang menjadi catatan tim BPK harus segera ditindaklanjuti sebelum laporan final diterbitkan. Ini adalah komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," tegas Ardi Mardiansyah di hadapan peserta rapat.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan teknis, di antaranya para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Kampar, serta seluruh Kepala Puskesmas. Kehadiran para pimpinan unit kerja ini diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi data terkait penggunaan anggaran di masing-masing instansi.
Penutupan agenda krusial ini ditandai dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kepada Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si.,
"Serah terima laporan ini menjadi titik awal bagi kita untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK. Saya instruksikan seluruh Kepala OPD agar segera menyelesaikan poin-poin yang menjadi catatan," ujarnya Pj Sekda pada akhir arahannya.
Dengan selesainya exit meeting ini, Pemkab Kampar optimis dapat menyelesaikan seluruh administrasi keuangan tahun 2025 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. (Adv)
