Perusahaan Daerah (PD) Kampar Aneka Karya perlu diaudit hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil didalam hearing dengan karyawan PD Kampar Aneka Karya, Senin pagi (29/6).
Hearing tersebut membahas tidak dibayarnya gaji karyawan selama 5 bulan oleh perusahaan, Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri juga tidak dibayar dan BPJS karyawan juga tidak aktif.
“Lapak dipasar dengan ukuran 1 meter kali 1 meter bisa hidup satu keluarga, Kampar Aneka Karya punya lahan sekian heaktar dan fasilitas lengkap tidak mampu menggaji karyawan nya dan hal tersebut perlu diaudit perusahaan tersebut,” tegas Fahmil.
Diterangkan lebih lanjut oleh Fahmil, mengenai gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh perusahaan dan hal tersebut tidak boleh terjadi, karena gaji karyawan wajib dibayar oleh perusahaan.
Kalau perusahaan tidak ada uang untuk membayar gaji karyawan dan perusahaan bisa mencari jalan keluar untuk bisa membayar hak – hak karyawan tesebut.
Salah seorang karyawan PD Kampar Aneka Karya yang enggan disebut namanya mengatakan, pendapatan room (kamar) bulan Desember 2019 sebesar 712 Juta dan bulan November pendapatan sebesar 238 Juta. Untuk pendapatan tiket perbulan nya 30 Juta, hal tersebut kalau ada anak – anak sekolah. Kalau tidak ada anak – anak sekolah yang masuk rata – rata pendapatan perbulan nya 20 Juta, terangnya singkat.
