TERKINI
Penandatanganan Kerja Sama Pemkab dan Kejari, Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Kelola PemerintahanWakili Wabup Kampar, Plt Kadisdikpora Letakkan Batu Pertama Pembangunan Asrama Ponpes Ibnu JarirWabup Kampar Bahas Rencana Jaringan Listrik Pasir Sialang, Pemerataan Penerangan Jadi PrioritasWakil Bupati Misharti Bidik Pasar Nasional, Olahan Ikan Patin dan Batik Kampar Didorong Naik KelasOperasi Patuh Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Kampar dan Samsat Bangkinang Gelar Ramp CheckDisdikpora Kampar Respons Kondisi Sekolah di Koto Kampar Hulu, Renovasi Dianggarkan 2027DPRD dan Pemkab Kampar Setujui 6 Ranperda, Ahmad Yuzar Tekankan Manfaat Nyata bagi MasyarakatDelapan Fraksi DPRD Kampar Sampaikan Pandangan, RAPBD 2027 Fokus Kebutuhan MasyarakatBupati Kampar Didampinggi Plt Disdikpora Temui Plt Gubernur Riau, Usulkan Pembangunan Lokal SD 017Perkuat Layanan Darurat, Bupati Kampar Serahkan Mobil Rescue untuk DamkarSekitar 38 Pegawai Tak Diperpanjang, BPKAD Kampar Tuntaskan Verifikasi Gaji PPPK Paruh Waktu SeninDukung Pengembangan Wisata Buluh Cina, Edi Basri Tekankan Pelestarian Budaya dan Mitigasi Banjir

Inperalis-P: Roro Bengkalis Bukan Hanya Butuh Perbaikan Manajemen, Tapi Juga Penertiban Oknum Nakal

Inperalis-P: Roro Bengkalis Bukan Hanya Butuh Perbaikan Manajemen, Tapi Juga Penertiban Oknum Nakal

BENGKALIS - Kondisi penyeberangan kapal Roro di Kabupaten Bengkalis semakin memprihatinkan pasca aksi demonstrasi yang dilakukan aliansi mahasiswa Bengkalis beberapa waktu lalu. Alih-alih membaik, situasi di lapangan justru semakin semrawut dengan antrean panjang kendaraan serta adanya oknum pengguna jasa yang melakukan aksi menerobos jalur, (13/9/25).

Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bengkalis, Nur Fajri Hermawan, menyampaikan pernyataan sikapnya terkait permasalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan penyeberangan Roro tidak hanya sebatas perbaikan manajemen, tetapi juga menyangkut perilaku oknum yang tidak disiplin dalam mengikuti aturan antrean.

“Bukan hanya manajemennya saja yang harus diperbaiki, tetapi oknum-oknum yang sering menerobos antrean juga harus ditertibkan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan memicu kemarahan masyarakat dan menimbulkan keresahan di lapangan,” ungkap Fajri.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kekacauan dalam sistem penyeberangan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

 “Kondisi penyeberangan yang tidak tertib akan berimbas pada keterlambatan distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Hal ini tentu berdampak pada roda perekonomian Bengkalis yang sangat bergantung pada akses penyeberangan kapal Roro,” tambahnya.

Fajri menekankan perlunya langkah tegas dari pihak pengelola, aparat terkait, dan pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan menyeluruh. Selain memperbaiki sistem manajemen, juga diperlukan pengawasan serta penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Pernyataan ini menjadi bentuk keprihatinan sekaligus dorongan agar semua pihak bersinergi dalam mencari solusi terbaik demi kelancaran penyeberangan dan stabilitas ekonomi masyarakat Bengkalis. (Rhmt)