TERKINI
DPC GMNI Bongkar Penyebab Tunda Bayar Bengkalis: Utang Rp923,9 Miliar Bebani APBD 2024-2026Pemadaman Titik Api di Lahan Desa Rimbo Panjang, Bupati Didampingi Wabup Turun LangsungPekan Ceria Didikan Subuh, Tingkatkan Semangat dan Kreativitas Anak di Desa Renak DungunPuncak HUT RI ke-81 di RW 03 Keramat Sakti Berlangsung Meriah, Dihadiri Anggota DPR RI, Syahrul AidiMerah Putih Berkibar di Senja Hari, Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Rokan Hulu Berjalan SuksesKhidmat dan Megah, Pemkab Rokan Hulu Gelar Upacara Puncak Peringatan HUT RI ke-81Upacara Bendera Peringatan HUT RI Ke-81 Tahun 2026 Dipimpin Bupati Kampar, YuzarDesa Pulau Sarak Meriahkan Hari Kemerdekaan Dengan Pawai dan Santunan Anak Yatim Serta Makan BersamaFestival Anak Sholeh Digelar Mahasiswa KKN IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Dorong Generasi IslamiSengit dan Meriahkan HUT RI Ke-81, RW 002 Sabet Gelar Juara Turnamen Voli Putri Desa Bukit RanahRakornas Forkopimda di Batam, Dihadiri Bupati Bengkalis, Perkuat Sinergi PemerintahMeriahkan HUT RI, Kades Bukit Ranah, Firdaus Serahkan Bantuan 2 Bola Voli, Udo Ucapkan Terimakasih

Bapenda Kampar Ikuti Raker Terkait Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Tahun 2025

Bapenda Kampar Ikuti Raker Terkait Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Tahun 2025

KAMPAR - Kepala Bapenda Kampar Ir Kholidah MM ikuti Rapat Kerja terkait Verifikasi dan Validasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Bapenda Kab Kampar, Rabu (20/8/2025).

Rapat ini diikuti, para camat, lurah, kepala desa, serta kolektor kecamatan dan desa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat akurasi data objek dan subjek pajak, meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan proses verifikasi dan validasi PBB-P2 berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Kepala Bapenda Kampar Kholidah menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi data PBB-P2 menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar tahun 2025.

“Kita ingin memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid, sehingga potensi penerimaan dari PBB-P2 dapat tergali secara optimal. Ini juga merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa, kelurahan, serta kecamatan dalam proses validasi data. 

“Peran aparat desa dan kelurahan sangat vital, karena mereka yang mengetahui langsung kondisi objek pajak di lapangan. Dengan kerjasama yang baik, data yang kita hasilkan akan lebih akurat dan transparan,” pungkasnya.