TERKINI
Konferensi VIII PWI Kampar, Wabup Misharti Ajak Wartawan Jaga Marwah Pers dan Perkuat PersatuanAde Syaputra Ajak Warga Kampar Manfaatkan Pemutihan Pajak, Samsat Bangkinang Bagikan MaskerGerak Cepat, Wabup Kampar, Misharti Tinjau Turap Longsor di Penyesawan, Penanganan Segera DikajiKualitas Udara Masih Tidak Sehat, Pemko Pekanbaru Berlakukan PJJ 14-15 Oktober 2026Samsat Bangkinang Imbau Warga Kampar Manfaatkan Insentif Pajak, Tunggakan Dihapus hingga 40 PersenWabup Kampar, Misharti Tegaskan Kesiapan Lahan Program Sekolah Rakyat, Administrasi Pemkab RampungWabup Kampar, Misharti Perkuat Sinergi BGN dan Satgas MBG, 13 Dapur SPPG di Kampar Siap BeroperasiSosialisasi Pemda dan BGN Kawal MBG, Mitra Yayasan Indra Noval Sampaikan Apresiasi Pada Wabup KamparKetua Satgas MBG Dijabat Wabup Kampar, Misharti Pimpin Sosialisasi MBG, Imbau Patuhi SOP dan AturanSinergi Pemerintah dan Adat, Bupati Kampar Minta LAK Optimalkan Pembinaan Anak KemenakanWakil Bupati Kampar, Misharti Lantik Pengurus SOIna dan Lepas Kontingen Atlet Menuju PeSONas II 2026Bupati Kampar Ahmad Yuzar Resmi Membuka MTQ ke-55 di Gunung Sahilan, Diikuti 642 Peserta

Bapenda Kampar Ikuti Raker Terkait Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Tahun 2025

Bapenda Kampar Ikuti Raker Terkait Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Tahun 2025

KAMPAR - Kepala Bapenda Kampar Ir Kholidah MM ikuti Rapat Kerja terkait Verifikasi dan Validasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Bapenda Kab Kampar, Rabu (20/8/2025).

Rapat ini diikuti, para camat, lurah, kepala desa, serta kolektor kecamatan dan desa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat akurasi data objek dan subjek pajak, meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan proses verifikasi dan validasi PBB-P2 berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Kepala Bapenda Kampar Kholidah menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi data PBB-P2 menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar tahun 2025.

“Kita ingin memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid, sehingga potensi penerimaan dari PBB-P2 dapat tergali secara optimal. Ini juga merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa, kelurahan, serta kecamatan dalam proses validasi data. 

“Peran aparat desa dan kelurahan sangat vital, karena mereka yang mengetahui langsung kondisi objek pajak di lapangan. Dengan kerjasama yang baik, data yang kita hasilkan akan lebih akurat dan transparan,” pungkasnya.